Suara.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, mengatakan, kepala daerah yang tidak tersangkut korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) layak dimasukkan kabinet Jokowi-JK.
"Selain punya prestasi membangun daerahnya, kepala daerah yang layak menjadi menteri-nya Jokowi tidak tersangkut KKN," ujar Ari Junaedi di Jakarta, Senin (18/8/2014).
Menurut pengajar Program Pascasarjana UI tersebut, prestasi kepala daerah itu antara lain memiliki terobosan baru dalam pelayanan masyarakat, raihan penghargaan nasional dan internasional, keberpihakan terhadap warga miskin, melindungi perekonomian rakyat bawah dan sebagainya.
"Banyak kepala daerah yang memiliki rekam jejak yang bagus serta layak menjadi pembantu Jokowi di kabinet Indonesia Hebat," ujar dia.
Terkait daerah-daerah yang berprestasi, ia menyebutkan Kota Surabaya (Jatim), Kota Bandung (Jabar), Kota Bogor (Jabar), Kota Banjar (Jabar), Kabupaten Kudus (Jateng), Kabupaten Bantaeng (Sulsel), Kabupaten Banyuwangi (Jatim) dan Kabupaten Banjar (Kalsel).
Ia mengutarakan era kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden RI membuka paradigma baru dalam pemerintahan yakni kebangkitan pemimpin lokal yang berprestasi di level nasional.
"Semula Jokowi sukses memimpin Surakarta dalam dua periode, kemudian "loncat" menjadi orang nomor satu di Ibukota. Walau masa kepemimpinannya "baru" dua tahun di Jakarta, namun gebrakan-gebrakan Jokowi bersama wakil gubernurnya Ahok sukses memberi harapan baru," ujar dia.
Sehingga rakyat Indonesia lebih banyak memilihnya menjadi presiden ketimbang pesaingnya Prabowo Subianto.
"Periode kepemimpinan Jokowi juga menandai bahwa kepala daerah bisa berkiprah di tingkat nasional. Diharapkan Jokowi tidak "melupakan" prestasi-prestasi kepala daerah untuk ditarik menjadi pembantu-pembantunya," kata dia.
Namun tidak semua kepala daerah bisa menjadi menteri-menterinya Jokowi. Harus ada tolak ukur dan parameter prestasi dan jejak rekam yang jelas dalam pemberantasan KKN. (Antara)
Berita Terkait
-
KPK Amankan Uang Rp 400 Juta saat Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto
-
Tuntaskan 73 Perkara, KPK Ungkit Amnesti Hasto Kristiyanto dan Rehabilitasi Ira Puspadewi
-
Catatan KPK 2025: 439 Perkara, 69 Masih Penyelidikan
-
Detik-detik Kasi Datun Kejari HSU Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK
-
Aset Tanah Ade Kuswara Kunang Tersebar dari Bekasi, Cianjur Hingga Karawang
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
Terkini
-
Kejati Jakarta Tetapkan 2 Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tersangka Tindak Pidana Klaim Fiktif JKK
-
Sempat Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK, Kasi Datun HSU Kini Pakai Rompi Oranye
-
Jadi Pemasok MBG, Perajin Tempe di Madiun Raup Omzet Jutaan Rupiah per Hari
-
PAN Setuju Pilkada Lewat DPRD, Tapi Ada Syaratnya
-
Mendagri Serukan Percepatan Pembersihan Sisa Banjir dan Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang
-
Pakar: PP Terbit Perkuat Perpol 10/2025, Jamin Kepastian Hukum
-
Jadi Pemasok MBG, Omzet Petani Hidroponik di Madiun Naik 100 Persen
-
Reformasi Polri Tanpa Tenggat? KPRP Bentukan Presiden Akui Masih Meraba Masalah
-
KPK Amankan Uang Rp 400 Juta saat Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto
-
Kejagung Tetapkan Kajari Bangka Tengah Tersangka Korupsi Dana Umat Baznas