Suara.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, mengatakan, kepala daerah yang tidak tersangkut korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) layak dimasukkan kabinet Jokowi-JK.
"Selain punya prestasi membangun daerahnya, kepala daerah yang layak menjadi menteri-nya Jokowi tidak tersangkut KKN," ujar Ari Junaedi di Jakarta, Senin (18/8/2014).
Menurut pengajar Program Pascasarjana UI tersebut, prestasi kepala daerah itu antara lain memiliki terobosan baru dalam pelayanan masyarakat, raihan penghargaan nasional dan internasional, keberpihakan terhadap warga miskin, melindungi perekonomian rakyat bawah dan sebagainya.
"Banyak kepala daerah yang memiliki rekam jejak yang bagus serta layak menjadi pembantu Jokowi di kabinet Indonesia Hebat," ujar dia.
Terkait daerah-daerah yang berprestasi, ia menyebutkan Kota Surabaya (Jatim), Kota Bandung (Jabar), Kota Bogor (Jabar), Kota Banjar (Jabar), Kabupaten Kudus (Jateng), Kabupaten Bantaeng (Sulsel), Kabupaten Banyuwangi (Jatim) dan Kabupaten Banjar (Kalsel).
Ia mengutarakan era kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden RI membuka paradigma baru dalam pemerintahan yakni kebangkitan pemimpin lokal yang berprestasi di level nasional.
"Semula Jokowi sukses memimpin Surakarta dalam dua periode, kemudian "loncat" menjadi orang nomor satu di Ibukota. Walau masa kepemimpinannya "baru" dua tahun di Jakarta, namun gebrakan-gebrakan Jokowi bersama wakil gubernurnya Ahok sukses memberi harapan baru," ujar dia.
Sehingga rakyat Indonesia lebih banyak memilihnya menjadi presiden ketimbang pesaingnya Prabowo Subianto.
"Periode kepemimpinan Jokowi juga menandai bahwa kepala daerah bisa berkiprah di tingkat nasional. Diharapkan Jokowi tidak "melupakan" prestasi-prestasi kepala daerah untuk ditarik menjadi pembantu-pembantunya," kata dia.
Namun tidak semua kepala daerah bisa menjadi menteri-menterinya Jokowi. Harus ada tolak ukur dan parameter prestasi dan jejak rekam yang jelas dalam pemberantasan KKN. (Antara)
Berita Terkait
-
Setelah Eks Menag Ditahan, Kini Giliran Gus Alex Diperiksa KPK Hari Ini!
-
Skandal BNI, Kronologi Hilangnya Uang Jemaat Gereja di Rantauprapat Rp 28 Miliar
-
Membongkar 'Jalur Cepat' Haji: Bagaimana Eks Menag Yaqut Terjerat Korupsi?
-
KPK Sita Mobil dan Uang SGD 78 Ribu Terkait Kasus Bea Cukai
-
KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Swasta dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Terpopuler
- Gaji Rp 8,2 M Belum Dibayar, Aktivis-Influencer Sedunia Tuntut Badan Propaganda Israel
- 5 Parfum Wanita Tahan Lama di Alfamart untuk Silaturahmi Anti Bau
- 65 Kode Redeem FF Terbaru 14 Maret 2026: Sikat Evo Scorpio, THR Diamond, dan AK47 Golden
- Promo Alfamart 14-18 Maret 2026: Diskon Sirop dan Wafer Mulai Rp8 Ribuan Jelang Lebaran
- Kisah Unik Pernikahan Mojtaba Khamenei dan Zahra yang Gugur Dibom Israel-AS
Pilihan
-
Arus Mudik H-4 Idulfitri, 100 Ribu Orang Sudah Berangkat dari Stasiun Gambir
-
Pertama di Dunia! Malaysia Robek-robek Perjanjian Dagang dengan AS, Indonesia?
-
Analisis Militer: Iran Pakai Strategi 'Vietnam Kedua' yang Bikin AS Putus Asa
-
Amerika Serikat Akhirnya Akui 200 Tentara Jadi Korban Rudal Kiamat Iran
-
6 Fakta Kecelakaan Bus Haryanto Tabrak 5 Mobil Pemudik di Tol Batang
Terkini
-
Sindikat Uang Palsu Rp12 Miliar di Cirebon Digulung Polisi, Sasar Peredaran Jelang Lebaran 2026
-
Arus Mudik H-4 Idulfitri, 100 Ribu Orang Sudah Berangkat dari Stasiun Gambir
-
Komnas HAM Beri Status Pembela HAM ke Andrie Yunus, Desak Polisi Ungkap Teror Air Keras
-
Kisah Haru Perantau Asal Madura: Gaji Tak Dibayar, Tetap Berjuang Mudik demi Keluarga
-
Selat Hormuz Masih Terisolir, Produksi Minyak Kawasan Teluk Anjlok Hampir 7 Juta Barel!
-
Kondisi Terkini Terminal Kampung Rambutan: Penumpang Meroket, Harga Tiket Masih Normal
-
Pertama di Dunia! Malaysia Robek-robek Perjanjian Dagang dengan AS, Indonesia?
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, LPSK Berikan Perlindungan bagi Korban dan Saksi
-
Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran 10 Kg Ganja di Grogol, Dua Pemuda Ditangkap
-
Dampak Konflik Timur Tengah, Pariwisata RI Terancam Kehilangan Devisa Rp184 Miliar Per Hari