Suara.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, mengatakan, kepala daerah yang tidak tersangkut korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) layak dimasukkan kabinet Jokowi-JK.
"Selain punya prestasi membangun daerahnya, kepala daerah yang layak menjadi menteri-nya Jokowi tidak tersangkut KKN," ujar Ari Junaedi di Jakarta, Senin (18/8/2014).
Menurut pengajar Program Pascasarjana UI tersebut, prestasi kepala daerah itu antara lain memiliki terobosan baru dalam pelayanan masyarakat, raihan penghargaan nasional dan internasional, keberpihakan terhadap warga miskin, melindungi perekonomian rakyat bawah dan sebagainya.
"Banyak kepala daerah yang memiliki rekam jejak yang bagus serta layak menjadi pembantu Jokowi di kabinet Indonesia Hebat," ujar dia.
Terkait daerah-daerah yang berprestasi, ia menyebutkan Kota Surabaya (Jatim), Kota Bandung (Jabar), Kota Bogor (Jabar), Kota Banjar (Jabar), Kabupaten Kudus (Jateng), Kabupaten Bantaeng (Sulsel), Kabupaten Banyuwangi (Jatim) dan Kabupaten Banjar (Kalsel).
Ia mengutarakan era kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden RI membuka paradigma baru dalam pemerintahan yakni kebangkitan pemimpin lokal yang berprestasi di level nasional.
"Semula Jokowi sukses memimpin Surakarta dalam dua periode, kemudian "loncat" menjadi orang nomor satu di Ibukota. Walau masa kepemimpinannya "baru" dua tahun di Jakarta, namun gebrakan-gebrakan Jokowi bersama wakil gubernurnya Ahok sukses memberi harapan baru," ujar dia.
Sehingga rakyat Indonesia lebih banyak memilihnya menjadi presiden ketimbang pesaingnya Prabowo Subianto.
"Periode kepemimpinan Jokowi juga menandai bahwa kepala daerah bisa berkiprah di tingkat nasional. Diharapkan Jokowi tidak "melupakan" prestasi-prestasi kepala daerah untuk ditarik menjadi pembantu-pembantunya," kata dia.
Namun tidak semua kepala daerah bisa menjadi menteri-menterinya Jokowi. Harus ada tolak ukur dan parameter prestasi dan jejak rekam yang jelas dalam pemberantasan KKN. (Antara)
Berita Terkait
-
KPK Dalami Asal-Usul Aset Silmy Karim yang Disita dalam Kasus Izin Tinggal WNA
-
Maraton Geledah Tiga Lokasi di Bali, KPK Amankan Barang Bukti Kasus Pemerasan WNA
-
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Hasil Pemerasan WNA dalam Kasus Silmy Karim
-
KPK Cecar Yaqut soal Barang Bukti Kasus Korupsi Haji yang Telah Dikumpulkan Penyidik
-
Bulog Buka Suara soal Dugaan Korupsi Beras Wamena, Pastikan Distribusi Pangan Tetap Aman dan Stabil
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Imigrasi Bakal Perluas Autogate hingga Perbatasan RI
-
Posisi Fleksibel PDIP Bikin Parpol Koalisi Pemerintah Gelisah
-
AMMSI Dukung BGN Sesuaian Operasional SPPG: Tak Ada Ruang Bagi Dapur Bermasalah
-
Konvoi Berubah Maut, Tiga Remaja Diciduk dalam Kasus Pengeroyokan di Depan Terminal Grogol
-
KPK Dalami Asal-Usul Aset Silmy Karim yang Disita dalam Kasus Izin Tinggal WNA
-
GKR Hemas Ajak Generasi Muda Bangun Kepemimpinan Berbasis Nilai Budaya
-
GERD Kambuh, Dokter Tifa Pakai Kursi Roda usai Pemeriksaan di RS Polri
-
Maraton Geledah Tiga Lokasi di Bali, KPK Amankan Barang Bukti Kasus Pemerasan WNA
-
Penyakit Bawaan Ditemukan Saat Pemeriksaan, Roy Suryo dan Dokter Tifa Dirawat di RS Polri
-
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Hasil Pemerasan WNA dalam Kasus Silmy Karim