Suara.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Sutarman mengatakan akan meningkatkan pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan sekitarnya menjelang sidang putusan Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014.
Polri sudah menyiapkan total 22.000 personel untuk menjaga keamanan saat MK menyampaikan hasil putusan sengketa Pilpres.
"Kalau yang kemarin itu sistem tiga ring, nanti kami tambah lagi ring keempat. Kami siapkan personel di sana," kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/8/2014).
Kapolri menjelaskan, pengamanan pada ring pertama dilakukan polisi di dalam Gedung MK, lalu pada ring kedua pengamanan oleh polisi di halaman MK.
Sementara pengamanan pada ring ketiga dilakukan untuk jalan-jalan di sekitar gedung MK.
"Sedangkan untuk ring keempat, kami menyiapkan personil di sana. Saya sudah tarik anggota dari tujuh polda dengan kekuatan 2.100 personil," ujarnya.
Sementara sisanya yang berjaga-jaga dan siap dikerahkan kapan saja untuk mengantisipasi keamanan di Ibu Kota.
Menurut Sutarman, para anggota polisi itu akan dikerahkan untuk mengamankan MK dan beberapa titik lainnya yang dianggap rawan.
"Tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Untuk pusat perbelanjaan tentu kami siapkan personel untuk mengamankan. Kami juga siagakan anggota di dekat Monas," ungkapnya.
Kapolri menambahkan, mulai hari ini, polisi telah menerapkan siaga satu menjelang sidang putusan MK pada 21 Agustus mendatang.
"Siaga satu itu untuk institusi kepolisian bukan untuk masyarakat. Artinya bahwa personel kami dua pertiga dalam keadaan siap untuk mengatasi apapun apabila terjadi. Jadi sebetulnya begitu siaga satu, masyarakat harus menjadi lebih tenang," jelasnya.
Terkait rencana penutupan jalan atau pengalihan lalu lintas di sekitar MK, Sutarman mengatakan hal itu tergantung pada kondisi lalu lintas dan situasi massa yang berunjuk rasa di depan MK.
"Kita lihat situasi, kalau memang massa banyak dan masyarakat yang melewati jalan jadi terganggu maka jalan ditutup dan kendaraan yang lewat akan dialihkan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO