Suara.com - Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M Gaffar mengatakan, hingga H-1 putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berperkara di MK, ada saja pesan singkat (SMS) tanpa identitas yang masuk ke nomor Hakim Konstitusi.
"Ada saja SMS ke Hakim MK yang nggak tau nomornya, nggak ada namanya," kata Janedjri, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/8/2014).
Menurutnya, SMS seperti itu tidak menjadi masalah sebab bukan dikategorikan ancaman. SMS yang ditujukan buat hakim MK, kata Janedri, isinya masih berupa harapan supaya MK bisa menyampaikan putusan yang tepat untuk sengketa Pilpres 2014.
"Misalnya, 'MK harus Independen', 'MK harus imparsial', saya rasa itu bagus kalau hanya begitu. Jangankan ke Hakim, ke saya juga ada. Ini kan menyampaikan harapan," ujarnya.
SMS bernada seperti itu, kata Janedjri cukup banyak yang masuk ke nomor hakim MK. Katanya, dalam satu hari ada satu hingga dua SMS mirip yang diterima hakim. Dia juga menegaskan, hingga saat ini tidak ada pesan yang bernada ancaman.
"Kalau ada, pasti sudah menginformasikan. Tapi saat ini tidak ada," terang Janedjri.
Soal pengamanan hakim konstitusi, Janedjri menekankan tidak perlu diragukan. Sebab, pihaknya sudah mendapat dukungan penuh dari kepolisian.
"Hakim, sesuai perintah UU, jelas, bahwa hakim dijamin keamanannya dan menjadi tugas alat negara yaitu polisi. Saat ini polisi sudah membantu keamanan hakim konstitusi, tidak hanya di kantor, jalan dan di rumah," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara