Suara.com - Hari ini, Kamis (21/8/2014) Mahkamah Konstitusi akan memutuskan hasil sidang gugatan sengketa Pilpres 2014. Keputusan ini diharapkan akan mengakhiri 'kisruh' Pilpres 2014. Dengan arti penting ini, pihak berwajib berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan momen ini.
Sejak Selasa (19/8/2014) pukul 00.00 WIB Polri menetapkan Siaga 1. Setidaknya 250 ribu personel atau sekitar 2/3 kekuatan Polri, diturunkan. Status siaga ini diberlakukan untuk memastikan tidak ada huru-hara terjadi saat menjelang, selama, dan juga setelah keputusan MK diumumkan. Status ini diberlakukan hingga situasi ditetapkan telah kondusif.
Hingga Kamis pagi, polisi melakukan razia di berbagai pintu masuk menuju Jakarta. Untuk mengamankan ibukota, setidaknya 29.000 personel dari berbagai satuan disiagakan. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 21 ribu Brimob disiagakan untuk pengamanan di hari putusan MK.
Hari ini Jalan Merdeka Barat, tempat kantor MK berada, dinyatakan kawasan steril. Polisi tidak akan mengeluarkan izin aksi massa di depan Kantor MK. Lima lapis pengamanan diterapkan di kawasan MK. Sebanyak 4.000 personel ditambah kendaraan Baracudda dan Water Cannon dikerahkan di MK.
Lapis pertama, meliputi ruang sidang pleno, ruang balkon, lantai dasar, dan Gedung MK. Lapis kedua meliputi halaman Gedung MK. Lapis ketiga di Jalan Medan Merdeka Barat depan MK. Lapis keempat, di titik peningkatan keramaian. Dan lapis kelima untuk lalu lintas.
Arus lalu lintas menuju Gedung MK di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, akan dialihkan. Beberapa titik seperti di Tugu Tani, Harmoni, Tanah Abang dan Merdeka Selatan akan dialihkan menuju jalan-jalan yang menghindari Merdeka Barat. Perubahan arus juga akan disesuaikan, tergantung situasi di lapangan.
Selain itu, beberapa hari ini sembilan Hakim MK juga mendapat pengawalan ketat. Kapolri mengerahkan 45 personel pilihannya untuk menjaga hakim Konstitusi yang akan memutuskan sengketa Pilpres 2014.
Kubu Prabowo-Hatta yang ingin mengikuti sidang putusan juga diprediksi akan menyerbu kawasan MK. Mereka mengklaim akan mengerahkan 7.000 relawan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO