Suara.com - Untuk mengamankan gedung Mahkamah Konstitusi di saat sidang pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2014, Polisi menerapkan pengalaman lima lapis.
Berdasarkan informasi dari Kapolsek Metro Gambir, AKBP Putu Putra, total personel polisi yang disiagakan adalah 3929 personil yang dibagi dalam lima ring dan merupakan gabungan dari Mabes dengan Polda Metro Jaya. Polisi juga menyiagakan empat watercanon dan dua pasukan barakuda, untuk mencegah masa yang ingin mendekati Gedung MK.
"Totalnya ada 3929 personil dan terbagi dalam lima ring. Kita juga sudah menyiagakan empat meriam air, dua pasukan barakuda dan ring dari kawat, serta sejumlah kendaraan lapis baja di setiap ringnya," kata Putu saat ditemui di depan Gedung MK, Jakarta, Kamis(21/8/2014).
Selain itu polisi juga mensterilkan Jalan Merdeka Barat, untuk mencegah aksi demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Sejak pukul 06.00 WIB arus lalu lintas di Jalan Merdeka Barat dialihkan. Salah satu jalur yang ditutup adalah jalur menuju MK dari arah selatan, yaitu jalur Merdeka Selatan, dialihkan ke arah Gambir. Untuk memuluskan pengalihan arus ini, polisi menyiagakan ratusan personel bersenjata lengkap.
Di depan Patung kuda, ratusan personel disiagakan. Puluhan personil lainnya disiagakan di dalam lingkungan Gedung MK.
Kapolda Metro Jaya, Irjenpol Dwi Priyatno turun langsung untuk melihat persiapan personilnya.
Sejauh ini, pengalihan ini berjalan lancar karena arus kendaraan berjalan lancar walaupun cukup ramai. Tetapi arus di depan MK pun menjadi sepi dan hanya tampak beberapa kendaraan pasukan keamanan.
Untuk sementara ini belum ada massa yang datang ke area gedung MK. Menurut Putu, setiap relawan Prabowo yang akan masuk ke Gedung MK harus menunjukkan kartu identitasnya. "Nanti agar tidak sesak, setiap relawan harus menunjukkan id cardnya, kalau tidak ada, tidak boleh mendekat," kata Putu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO