Suara.com - Usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), PDI Perjuangan mulai kerja keras menggalang kekuatan di DPR agar memuluskan program pemerintahan yang kini tengah disusun tim capres cawapres terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada suara.com, Jumat (22//8/2014), mengungkapkan, kubu banteng dan koalisinya tengah mendekati sejumlah partai untuk bergabung.
“Kita membangun kominikasi dengan semuanya, dengan PPP, PAN, Demokrat. Itu proses komunikasi politik, tapi tidak bagi-bagi kekuasaan,” jelas Hasto yang dihubungi melalui telepon.
Dia menyatakan, komunikasi harus dibangun agar Jokowi bisa dengan lancar menerapkan program yang dijanjikan saat kampanye.
“Itu PR penting membangun dialog dengan mereka, mengdepankan tradisi musyawarah mufakat,” lanjutnya lagi.
Dalam jangka pendek, komunikasi yang dibangun pertama kali selama masa transisi adalah dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Salah satu yang dibahas adalah kemungkinan berpartisipasi daalam pembahasan APBN 2015.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital
-
Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat
-
Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo
-
Kondisi Membaik, Anggota TNI Korban Penganiayaan di Stasiun Depok Baru Ternyata Dinas di Kemhan
-
KemenPPPA Sebut Lonjakan Daycare di Indonesia Tak Diiringi Standar dan Legalitas