Suara.com - Jajaran DPP Partai Persatuan Pembangunan menghormati putusan MK menolak gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai keputusan yang final dan mengikat, yang harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.
"PPP berpendapat, putusan MK adalah upaya konstitusional terakhir sengketa hasil pilpres yang harus dijadikan sebagai titik balik seluruh anak bangsa untuk bersama-sama menata bangsa ini ke depan sesuai peran dan fungsinya masing-masing," kata Sekjen PPP, Romahurmuziy, Jumat (22/8/2014).
Dalam hal masih terjadi upaya-upaya konstitusional terkait proses dan hasil pilpres, PPP memaknainya sebagai upaya perbaikan sistem pemilu presiden bagi penyempurnaan demokrasi prosedural ke depan.
"Pascaputusan MK, PPP berniat membantu pemerintah baru menyejahterakan rakyat dengan secara utuh dan solid mendudukkan diri sebagai mitra yang kritis-konstruktif di parlemen. Adapun di dalam dan di luar pemerintahan bagi PPP belum menjadi isu ke depan," kata Romahurmuziy.
PPP menyerukan kepada seluruh anak bangsa untuk merekonsiliasi seluruh perbedaan yang terjadi sebelum dan setelah pilpres sampai putusan MK semalam.
"The game is over. Seluruh kontestasi dalam rangka pesta demokrasi ini, selesai sudah," kata Ketua Komisi VI DPR RI itu.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun bangsa.
"Marilah kita bergandengan tangan untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang unggul. Pertarungan kita ke depan, kepada bangsa dan negara lain yang terus menginginkan Indonesia menjadi penghasil barang mentah, bukan kepada sesama anak bangsa sendiri," ajaknya.
PPP mengucapkan terimakasih kepada seluruh warga atas dukungan dan doa serta pengorbanan lahir dan batin dalam dukungannya kepada Prabowo-Hatta pada pilpres yang lalu. Perjuangan memenangkan Prabowo-Hatta memang telah berakhir, namun perjuangan mewujudkan kedaulatan rakyat dan keadilan akan terus berlangsung di bumi nusantara dengan kebersamaan kita sebagai anak bangsa.
"PPP mengucapkan selamat mengemban amanah kepada Jokowi-JK. Semoga sukses dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan kesejahteraan rakyat," kata Romi. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
Terkini
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama
-
Cinta Segitiga Berdarah di Cilincing: Pemuda 19 Tahun Tewas Ditusuk Mantan Pacar Kekasih!
-
Segera Diadili Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Sidang Kopda FH dan Serka N Bakal Digelar Terbuka
-
Tragedi Rumah Tangga di Cakung: Suami Bakar Istri dan Kontrakan Ditangkap Usai Kabur 3 Hari
-
Tawuran Antar Remaja di Palmerah Pecah, Dua Kantor RW Rusak Akibat Sambitan Batu
-
Gugatan Ijazah Gibran: Tuntutan Mundur Dijawab Peringatan 'Kisruh Ruang Politik
-
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu, Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Kisah Pilu Guru Agama di Usia Senja, 21 Tahun Dedikasi Dibalas Kontrak Paruh Waktu
-
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu usai Viral Mau 'Rampok Uang Negara': Tak Bisa Dimaafkan!