Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla rupanya sudah mempersiapkan diri untuk tidak popular di mata masyarakat dan politisi berkaitan dengan rencana kebijakannya untuk menyelamatkan anggaran negara.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Maurar Sirait, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/8/2014).
Setidaknya ada dua langkah yang bakal dipilih Jokowi untuk efisiensi anggaran negara.
"Pertama, kalau fiskal kita memprihatinkan, yang harus kita lakukan pasti nomor satu adalah efisiensi, perjalanan dinas, DPR, pemerintah. Kedua bagaimana mendapatkan uang, ya dengan naikkan pajak rokok, barang-barang mewah. kita siap untuk tidak populer untuk jangka pendek, tapi itu berguna untuk jangka panjang, itu kita harus siapkan," terang Maurar.
Selain itu dia pun menambahkan, untuk menaikan pajak, kualitas serta kuantitas pegawai pajak dan bea cukai juga harus ditingkatkan.
Dia mengambil contoh Jepang yang ukurannya lebih kecil dari Indonesia, namun auditornya lebih banyak ketimbang Indonesia.
"Saya mendengar bahwa pegawai pajak dan bea cukai kita sangat sedikit dan kualitasnya juga belum terlalu bagus, maka nanti kualitas dan kuantitasnya harus ditingkatkan, agar pendapatan dari pajak dapat maksimal," tambahnya.
Dengan banyaknya masukan dari sektor pajak tersebut yang disertai dengan efisiensi di aspek lain, maka segala program yang menjadi visi misi Jokowi-JK bisa tercapai.
"Efisiensi dan maksimalkan pajak akan membantu terwujudnya semua visi misi pak Jokowi dan JK," tutupnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu