Suara.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, berharap kekuatan maritim Indonesia mampu diwujudkan pemerintahan Joko Widodo mendatang.
"Kekuatan kemaritiman bisa dimulai dari pak Jokowi, karena kalau tidak keliru dalam konsep pemerintahannya ada konsep kemaritiman," kata Sri Sultan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (28/8/2014).
Sultan mengatakan dunia maritim Indonesia saat ini cenderung mengalami kemunduran signifikan jika dibandingkan zaman dahulu sempat mencapai kejayaan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi.
"Ironis memang Indonesia yang mempunyai potensi laut sangat besar di dunia kurang begitu memperhatikan sektor ini," katanya.
Kekuatan maritim Indonesia saat ini, lanjut Sultan, masih lemah karena terkendala tata kelola laut yang masih tumpang tindih.
"Kesemrawutan tata kelola kelautan Indonesia yang sekarang ada, karena masing-masing instansi atau kementerian bertindak berdasarkan peraturannya sendiri.
Menurut dia, Indonesia tidak membutuhkan banyak badan untuk mengatur tata kelola kelautan.
"Yang dibutuhkan Indonesia adalah satu badan dengan banyak fungsi agar tumpang tindih pengelolaan laut dapat dihindari," katanya.
Selain itu, kata dia, pemerintah mendatang juga perlu mewujudkan budaya maritim dengan mendorong dunia pendidikan, keluarga, dan lembaga terkait makan ikan laut.
Menurut dia, dari sisi kesadaran masyarakat tentang pentingnya kekayaan laut hingga saat ini juga masih kurang terbangun.
"Tidak mengherankan jika penanganan "illegal fishing" tidak dianggap penting. Itu karena konsumsi ikan masyarakat Indonesia masih rendah, dibanding negara lainnya," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam