Suara.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, berharap kekuatan maritim Indonesia mampu diwujudkan pemerintahan Joko Widodo mendatang.
"Kekuatan kemaritiman bisa dimulai dari pak Jokowi, karena kalau tidak keliru dalam konsep pemerintahannya ada konsep kemaritiman," kata Sri Sultan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (28/8/2014).
Sultan mengatakan dunia maritim Indonesia saat ini cenderung mengalami kemunduran signifikan jika dibandingkan zaman dahulu sempat mencapai kejayaan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi.
"Ironis memang Indonesia yang mempunyai potensi laut sangat besar di dunia kurang begitu memperhatikan sektor ini," katanya.
Kekuatan maritim Indonesia saat ini, lanjut Sultan, masih lemah karena terkendala tata kelola laut yang masih tumpang tindih.
"Kesemrawutan tata kelola kelautan Indonesia yang sekarang ada, karena masing-masing instansi atau kementerian bertindak berdasarkan peraturannya sendiri.
Menurut dia, Indonesia tidak membutuhkan banyak badan untuk mengatur tata kelola kelautan.
"Yang dibutuhkan Indonesia adalah satu badan dengan banyak fungsi agar tumpang tindih pengelolaan laut dapat dihindari," katanya.
Selain itu, kata dia, pemerintah mendatang juga perlu mewujudkan budaya maritim dengan mendorong dunia pendidikan, keluarga, dan lembaga terkait makan ikan laut.
Menurut dia, dari sisi kesadaran masyarakat tentang pentingnya kekayaan laut hingga saat ini juga masih kurang terbangun.
"Tidak mengherankan jika penanganan "illegal fishing" tidak dianggap penting. Itu karena konsumsi ikan masyarakat Indonesia masih rendah, dibanding negara lainnya," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital
-
Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat
-
Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo
-
Kondisi Membaik, Anggota TNI Korban Penganiayaan di Stasiun Depok Baru Ternyata Dinas di Kemhan
-
KemenPPPA Sebut Lonjakan Daycare di Indonesia Tak Diiringi Standar dan Legalitas