Suara.com - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan bahwa otonomi daerah yang sudah berjalan selama ini harus diawasi pemerintah pusat.
"Hal itu penting supaya perkembangan dan pembangunan dapat terselenggara dengan baik," kata Mendagri dalam pengarahannya pada rapat fasilitasi dan koordinasi forum pimpinan daerah se-Sumsel serta protokol se-Indonesia di Palembang, Senin (1/9/2014).
Dia mengatakan, pentingnya pengawasan tersebut karena bantuan pendanaan juga berasal dari pemerintah pusat.
Menurutnya pada 2015 pemerintah daerah diharapkan fokus pada pembinaan sumber daya manusia aparat pemerintah desa terkait dengan penerapan UU mengenai desa.
"Kesemuanya itu dilakukan supaya kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat," kata dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, intinya otonomi daerah untuk memaksimalkan pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
Dalam kesempatan itu Mendagri juga menyampaikan bahwa sekarang ini sedang dibahas 87 daerah otonomi baru di DPR RI, agar daerah otonomi dapat mandiri.
Menurut dia sekarang ini ada daerah otonomi pendanaanya kebanyakan dari pemerintah pusat. Padahal seharusnya tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pendanaan sendiri. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
ILUNI UI Soroti Risiko Hukum di Balik Transformasi BUMN: Era Baru, Tantangan Baru
-
H-7 Keberangkatan, Pemerintah: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung 100 Persen
-
Kasus Pelecehan Seksual FH UI: Bukti Dunia Pendidikan Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja?
-
Tak Perlu KTP Pemilik Lama, Polri Longgarkan Syarat Pajak Kendaraan Bekas di Seluruh Daerah!
-
Eropa Bersiap AS Keluar dari NATO, Trump yang 'Mencla-mencle' Jadi Sorotan Jerman
-
Ancam Kesehatan dan Lingkungan: DKI Gelar Operasi Basmi Ikan Sapu-sapu Jumat Lusa
-
Horor di Sekolah Turki: Anak Mantan Polisi Tembak 4 Orang Tewas, 20 Lainnya Luka-luka
-
Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Disiksa di Penjara Israel, Dipukuli hingga Diserang Anjing
-
Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026