Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Shidiq Al Jawi mengatakan, khilafah yang dideklarasikan kelompok Negara Islam atau yang sebelumnya dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tidak memenuhi syarat sebuah kekhalifahan yang sah.
"Syarat-syarat khilafah yang sah itu adalah memiliki kekuasaan, keamanan, juga upaya yang segera untuk menegakkan syariat Islam, dan mengembangkan dakwah Islam ke luar negeri," kata KH Shidiq pada Temu Tokoh Peduli Syariah dan Khilafah di Makassar, Minggu (7/9/2014).
Sementara ISIS, lanjut dia, tidak memiliki keempat syarat itu, sehingga khilafah yang dideklarasikan oleh ISIS dinilai tidak sah. Bahkan kemudian, justru dapat menimbulkan fobia terhadap konsep pemerintahan khilafah itu sendiri.
Karena itu, KH Shidiq mengimbau umat muslim untuk mewaspadai deklarasi khilafah yang dilakukan oleh ISIS, apalagi dari segi kekuasaan, HTI menilai ISIS belum memilikinya.
"Pengertian kekuasaan bukan sekedar menguasai suatu daerah oleh kelompok milisi militer, tetapi kekuasaan itu wujudnya adalah pelayanan masyarakat," katanya.
Dia mengatakan, pelayanan masyarakat yang dimaksud mencakup segala aspek, mulai dari politik, pemerintahan, dan pendidikan.
Namun kenyataannya hal tersebut belum dapat dipenuhi oleh sistem khilafah yang diproklamasikan oleh ISIS.
HTI sendiri, ungkap dia, mewaspadai ISIS karena dinilai dapat menyebabkan terjadinya monsterisasi khilafah atau kriminalisasi khilafah.
Alasannya, karena orang akan mengasosiasikan dengan khilafah ISIS yang penuh darah, pembantaian dan penyiksaan kaum muslimin, akhirnya orang akan menyalahkan atau menolak khilafah. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Jalan Berlubang di Flyover Pancoran Makan Korban: ASN Terjatuh, Gigi Patah-Dahi Sobek
-
DPR Ingatkan Program Revitalisasi Sekolah Jangan Hanya Buat Gedung Mewah: Guru Juga Harus Sejahtera
-
Gibran Tak Lulus SMA? Said Didu Bongkar UTS Insearch Cuma 'Bimbel', Surat Kemendikbud Disorot
-
Ditinggal Jaksa di Tengah Gugatan Rp125 Triliun, Gibran Hadapi Sendiri Kasus Ijazah SMA-nya?
-
Geger Dugaan Skandal Terlarang Irjen KM, Terkuak Panggilan 'Papapz-Mamamz' Kompol Anggraini
-
Jadi Buron Kasus Pencemaran Nama Baik JK, Kejagung Buru Silfester Matutina
-
Inikah Wajah Kompol Anggraini Diduga Jadi Orang Ketiga di Rumah Tangga Irjen Krishna Murti?
-
Bukan Septic Tank! Ternyata Ini Sumber Ledakan di Pamulang yang Rusak 20 Rumah
-
Nama PBNU Terseret Kasus Haji, KPK Buka Suara: Benarkah Hanya Incar Orangnya, Bukan Organisasinya?
-
Rentetan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis, DPD Minta BGN Kurangi Jumlah Penerima MBG