Suara.com - Muktamar VIII PPP akan diselenggarakan tahun 2015. Waktu tepatnya belum disepakati, tapi kemungkinan digelar awal tahun atau paling lambat 20 Oktober, demikian dikatakan Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy, Rabu (10/9/2014).
Menurut Romahurmuziy tahapan pelaksanaan muktamar sudah seperti yang diatur anggaran dasar partai yang menyatakan muktamar digelar selambat-lambatnya satu tahun setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil pilpres.
Dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang berlangsung mulai Selasa (9/9/2014) hingga dini hari tadi, muncul keputusan-keputusan penting.
Di antaranya, memecat Suryadharma Ali dari posisi Ketua Umum PPP dan menunjuk Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi menjadi pelaksana tugas pimpinan partai.
Selain itu, rapat tersebut juga memutuskan untuk menetapkan Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa sebagai Ketua Steering Committee dan Romahurmuziy menjadi Sekretaris Steering Committee. Sedangkan yang ditunjuk menjadi Ketua Organizing Committee adalah Ahmad Farial, Sekretaris Aunul Rofik, dan Bendahara Mahmud Yunus.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah