Suara.com - Dewan Pimpinan Daerah PDIP DIY mewajibkan seluruh kadernya di daerah itu agar satu suara mendukung dipertahankannya mekanisme pilkada secara langsung.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah(DPD) PDIP DIY Bambang Praswanto di Yogyakarta, Jumat (12/9/2014), mengatakan siap memberikan teguran bagi setiap kader yang terindikasi tidak mendukung opsi pilkada secara langsung.
"Siapapun kader PDIP, baik yang menempati jabatan tertentu yang terbukti mendukung pilkada melalui DPRD akan langsung kami beri peringatan, serta evaluasi," katanya.
Hal itu, kata dia, dikarenakan PDIP secara nasional dari level pusat hingga daerah telah memutuskan untuk konsisten mempertahankan pilkada melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
Menurut Bambang, mengantisipasi ketidakpatuhan kader, pihaknya telah menyiapkan mulai sanksi peringatan, tertulis, pemberhentian jabatan, skorsing, hingga pemecatan.
Bambang mengatakan, mekanisme pilkada secara langsung seperti yang telah selama ini dilakukan, terbukti lebih transparan, serta lebih memungkinlan terwujudnya pertanggungjawaban langsung pemerintah kepada rakyat.
"Kami yakin dengan memperjuangkan itu, kami telah berjalan bersama masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, serta diharapkan tetap tercipta "check and balance" antara rakyat dan eksekutif," kata dia.
Dengan demikian, menurut dia, DPD PDIP DIY saat ini telah mempersiapkan penjaringan kader untuk bersaing maju dalam pilkada sesuai mekanisme pemilihan langsung. Meskipun, menurut dia, ada dimungkinkan munculnya mekanisme lain setelah penetapan UU Pilkada mendatang.
"Walaupun pada 25 September nanti kemungkinan ada perubahan mekanisme pilkada, tapi kami optimistis pilkada langsung akan tetap berlangsung," kata Bambang. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Anak Buah Bobby Terbakar, Begini Kata Polisi usai 2 Kali TKP
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD
-
Lagi Jadi Fokus Dirut Transjakarta, Kenapa Mode Share Transportasi Umum di Jakarta Baru 22 Persen?
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak