Suara.com - Dewan Pimpinan Daerah PDIP DIY mewajibkan seluruh kadernya di daerah itu agar satu suara mendukung dipertahankannya mekanisme pilkada secara langsung.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah(DPD) PDIP DIY Bambang Praswanto di Yogyakarta, Jumat (12/9/2014), mengatakan siap memberikan teguran bagi setiap kader yang terindikasi tidak mendukung opsi pilkada secara langsung.
"Siapapun kader PDIP, baik yang menempati jabatan tertentu yang terbukti mendukung pilkada melalui DPRD akan langsung kami beri peringatan, serta evaluasi," katanya.
Hal itu, kata dia, dikarenakan PDIP secara nasional dari level pusat hingga daerah telah memutuskan untuk konsisten mempertahankan pilkada melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
Menurut Bambang, mengantisipasi ketidakpatuhan kader, pihaknya telah menyiapkan mulai sanksi peringatan, tertulis, pemberhentian jabatan, skorsing, hingga pemecatan.
Bambang mengatakan, mekanisme pilkada secara langsung seperti yang telah selama ini dilakukan, terbukti lebih transparan, serta lebih memungkinlan terwujudnya pertanggungjawaban langsung pemerintah kepada rakyat.
"Kami yakin dengan memperjuangkan itu, kami telah berjalan bersama masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, serta diharapkan tetap tercipta "check and balance" antara rakyat dan eksekutif," kata dia.
Dengan demikian, menurut dia, DPD PDIP DIY saat ini telah mempersiapkan penjaringan kader untuk bersaing maju dalam pilkada sesuai mekanisme pemilihan langsung. Meskipun, menurut dia, ada dimungkinkan munculnya mekanisme lain setelah penetapan UU Pilkada mendatang.
"Walaupun pada 25 September nanti kemungkinan ada perubahan mekanisme pilkada, tapi kami optimistis pilkada langsung akan tetap berlangsung," kata Bambang. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG