- DPRD DKI Jakarta menolak kenaikan tarif Transjabodetabek menjadi Rp10 ribu karena berisiko memicu warga kembali menggunakan kendaraan pribadi.
- Pemerintah daerah penyangga diusulkan ikut menanggung biaya operasional melalui skema subsidi bersama yang berkelanjutan.
- DPRD meminta pengkajian ulang usulan tarif tersebut agar harga tetap terjangkau dan tujuan mengurangi kemacetan tetap tercapai.
Suara.com - DPRD DKI Jakarta mengingatkan usulan kenaikan tarif Transjabodetabek dari Rp3.500 menjadi Rp10.000 berpotensi menjadi bumerang.
Alih-alih mengurangi kemacetan, tarif yang terlalu tinggi dikhawatirkan justru membuat warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kembali memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas di Jakarta.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, menilai kebijakan tarif Transjabodetabek seharusnya tidak ditanggung Jakarta sendirian. Menurutnya, pemerintah daerah penyangga perlu ikut terlibat membiayai layanan melalui skema subsidi bersama.
"Saya lebih condong kalau ini dikerjakan bersama pemerintah daerah sekitar," ujar Taufik kepada wartawan, Senin (6/7/2026).
Menurut Taufik, jika tarif Rp10.000 diberlakukan tanpa dukungan pemerintah daerah lain, tujuan utama menghadirkan Transjabodetabek sebagai moda transportasi massal untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi justru terancam gagal.
"Kalau Jakarta sendiri yang menetapkan Rp10.000, saya khawatir tujuan awal mengurangi kendaraan pribadi dari luar kota tidak tercapai. Rp10.000 itu lumayan mahal bagi warga yang setiap hari dari luar kota ke Jakarta," katanya.
Ia menjelaskan, selama ini tarif Rp3.500 menjadi daya tarik utama bagi masyarakat dari wilayah penyangga untuk beralih ke transportasi umum.
"Tapi kalau menjadi Rp10.000 dan seluruhnya dibebankan kepada konsumen, saya khawatir mereka akan kembali menggunakan kendaraan pribadi," ucap Taufik.
Karena itu, ia mengusulkan Pemprov DKI Jakarta duduk bersama pemerintah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk membahas pembagian beban subsidi operasional Transjabodetabek.
Baca Juga: Bongkar Siasat Aplikator: Kenapa Potongan Ojol Turun 8 Persen Tapi Dompet Driver Tetap Kering?
Apabila skema subsidi bersama belum dapat direalisasikan, Taufik meminta besaran tarif yang diusulkan dikaji ulang agar tetap menarik bagi masyarakat.
"Mungkin Rp7.500 atau angka lain yang tetap membuat masyarakat merasa lebih untung naik Transjabodetabek dibanding membawa kendaraan pribadi," katanya.
Usulan kenaikan tarif tersebut merupakan bagian dari kajian Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang juga mengusulkan tarif Transjakarta reguler naik menjadi Rp5.000.
Meski demikian, Taufik menegaskan usulan DTKJ belum bersifat final. Penetapan tarif tetap harus dibahas bersama DPRD DKI Jakarta karena berkaitan dengan besaran subsidi yang bersumber dari APBD.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 6 Sunscreen Pencerah di Indomaret yang Worth It Masuk Keranjang Belanja
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
DPR Segera Temui Partai Non-Parlemen, Serap Masukan untuk Revisi UU Pemilu
-
Jangan Cuma Pelaku Lapangan! Mabes Polri Harus Bongkar Otak Sindikat Narkoba di Katingan
-
Detik-detik Kecelakaan Maut Dekat Patung Kuda, Pengendara Aerox Tiba-tiba Oleng hingga Tak Tertolong
-
Diprotes Netizen, Dasco Sebut Ucapan Ultah untuk Nadiem Makarim Cuma Ulah Admin Baru
-
Diwarnai Dugaan Teror, Sengketa Lahan Club de Arjuna Diminta Diselesaikan di Pengadilan
-
Catatan Merah Komnas HAM, Demo Agustus-September 2025 Jadi Momentum Evaluasi
-
Hafid Abbas Curiga Dana Bansos Tak Dipakai buat MBG demi 'Bagi-bagi Amplop' di Pemilu
-
Nadiem Makarim Siapkan Saksi Baru di Tahap Banding untuk Lawan Vonis 10 Tahun
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Nasib Karyawan Terjawab, Kata Dasco Usai Panggil Bos Tokopedia-TikTok: Tidak Ada PHK