- DPRD DKI Jakarta menolak kenaikan tarif Transjabodetabek menjadi Rp10 ribu karena berisiko memicu warga kembali menggunakan kendaraan pribadi.
- Pemerintah daerah penyangga diusulkan ikut menanggung biaya operasional melalui skema subsidi bersama yang berkelanjutan.
- DPRD meminta pengkajian ulang usulan tarif tersebut agar harga tetap terjangkau dan tujuan mengurangi kemacetan tetap tercapai.
Suara.com - DPRD DKI Jakarta mengingatkan usulan kenaikan tarif Transjabodetabek dari Rp3.500 menjadi Rp10.000 berpotensi menjadi bumerang.
Alih-alih mengurangi kemacetan, tarif yang terlalu tinggi dikhawatirkan justru membuat warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kembali memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas di Jakarta.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, menilai kebijakan tarif Transjabodetabek seharusnya tidak ditanggung Jakarta sendirian. Menurutnya, pemerintah daerah penyangga perlu ikut terlibat membiayai layanan melalui skema subsidi bersama.
"Saya lebih condong kalau ini dikerjakan bersama pemerintah daerah sekitar," ujar Taufik kepada wartawan, Senin (6/7/2026).
Menurut Taufik, jika tarif Rp10.000 diberlakukan tanpa dukungan pemerintah daerah lain, tujuan utama menghadirkan Transjabodetabek sebagai moda transportasi massal untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi justru terancam gagal.
"Kalau Jakarta sendiri yang menetapkan Rp10.000, saya khawatir tujuan awal mengurangi kendaraan pribadi dari luar kota tidak tercapai. Rp10.000 itu lumayan mahal bagi warga yang setiap hari dari luar kota ke Jakarta," katanya.
Ia menjelaskan, selama ini tarif Rp3.500 menjadi daya tarik utama bagi masyarakat dari wilayah penyangga untuk beralih ke transportasi umum.
"Tapi kalau menjadi Rp10.000 dan seluruhnya dibebankan kepada konsumen, saya khawatir mereka akan kembali menggunakan kendaraan pribadi," ucap Taufik.
Karena itu, ia mengusulkan Pemprov DKI Jakarta duduk bersama pemerintah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk membahas pembagian beban subsidi operasional Transjabodetabek.
Baca Juga: Bongkar Siasat Aplikator: Kenapa Potongan Ojol Turun 8 Persen Tapi Dompet Driver Tetap Kering?
Apabila skema subsidi bersama belum dapat direalisasikan, Taufik meminta besaran tarif yang diusulkan dikaji ulang agar tetap menarik bagi masyarakat.
"Mungkin Rp7.500 atau angka lain yang tetap membuat masyarakat merasa lebih untung naik Transjabodetabek dibanding membawa kendaraan pribadi," katanya.
Usulan kenaikan tarif tersebut merupakan bagian dari kajian Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang juga mengusulkan tarif Transjakarta reguler naik menjadi Rp5.000.
Meski demikian, Taufik menegaskan usulan DTKJ belum bersifat final. Penetapan tarif tetap harus dibahas bersama DPRD DKI Jakarta karena berkaitan dengan besaran subsidi yang bersumber dari APBD.
Berita Terkait
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Korupsi KUR BSI Rp9,5 Miliar di OKI, Uang Pengganti 3 Terdakwa Tembus Rp9 Miliar
-
Buaya Muara 3 Meter Mendadak Muncul di Pantai Pasir Putih Cihara
-
Tenis Meja Indonesia Bidik 8 Besar di Asian Games 2026
-
Gempa NTT, PDIP Kirim Bantuan Khusus untuk Ibu Hamil dan Anak
-
Diisukan Ada OTT KPK, Begini Kondisi Kompleks Pemkab Bogor Malam Ini
-
Yasonna Laoly Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas Usulan Prabowo: Demi Kepentingan Nasional
-
Purbaya: Pembatasan Subsidi BBM Hemat Anggaran 10 Persen
-
Sudah Beroperasi Tanpa Tarif, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi Bayung Lencir-Pijoan Segera Bertarif
-
Siapa yang Menentukan Audit BPK di 3 Daerah Sumsel? Ini yang Kini Didalami KPK
-
Minta Praperadilan Febrie Ditolak, Kejagung: Tak Ada Duplikasi Penetapan Tersangka