Suara.com - Saat ini, pembahasan RUU Pilkada di DPR sudah sampai pada tahap Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Revisi mekanisme pilkada melalui DPRD masih terus dibahas oleh anggota DPR.
Posisi terakhir, enam fraksi tetap mendukung pemilihan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan oleh DPRD. Keenam fraksi itu adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Fraksi yang menginginkan pilkada dilakukan secara langsung hanya Fraksi Hanura dan Fraksi PDI Perjuangan.
Sedangkan PKB ingin gubernur dipilih secara langsung, namun bupati dan wali kota tidak langsung atau diwakilkan ke DPRD.
Jika tidak menemukan titik temu, voting akan dilakukan dalam rapat paripurna pada 25 September 2014 nanti.
Oleh karena itu, untuk terus mendorong Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono konsisten mendukung mekanisme pilkada langsung, Koalisi Kawal RUU Pilkada akan membacakan "Surat Terbuka untuk SBY" #DukungPilkadaLangsung, hari ini, Selasa (16/9/2014) jam 13.00 WIB.
Surat suara akan dibacakan Koalisi Kawal RUU Pilkada di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Menurut siaran pers yang diterima suara.com, aksi ini akan didukung oleh sejumlah lembaga dari 24 provinsi di Indonesia. Lembaga-lembaga itu, antara lain ASTF Fitra Bengkulu, Kabahil Palembang, Puspa Lampung: KOAK dan Pusbik Jawa Barat, GGW Banten, YDRI Papua (Jayapura, Mimika), Kopel, Wamena, Forum Peduli Masyarakat Papua.
Seperti diketahui, SBY dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mendukung pilkada langsung dengan catatan ekses negatif yang muncul, seperti money politic, dicegah. Bagi SBY, mekanisme tersebut merupakan buah dari demokrasi yang idealnya harus tetap dijaga.
Sikap politik SBY disampaikan secara hati-hati melalui video di Youtube yang diunggah akun “Suara Demokrat” dengan judul Posisi SBY dalam RUU Pilkada, pada Minggu (14/9/2014) malam.
Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari berharap sikap politik SBY akan menjadi keputusan Partai Demokrat, terutama di DPR.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Penumpang Ungkap Momen Mencekam Tabrakan Pesawat Air Canada, Pilot Selamatkan Banyak Nyawa
-
Kim Jong Un Terpilih Lagi Jadi Presiden Korut, Sang Adik Hilang Misterius
-
Momen Idulfitri, Prabowo Hubungi Presiden Palestina Mahmoud Abbas Bahas Solidaritas Bangsa
-
Menlu Israel Klaim 40 Negara Labeli Garda Revolusi Iran sebagai Teroris, Ada Indonesia?
-
Kabar Duka, Legislator 3 Periode NasDem Tamanuri Meninggal Dunia
-
Arus Balik Lebaran: Contraflow Tol Japek KM 70 Sampai KM 36 Arah Jakarta Berlaku Malam Ini
-
Antisipasi Dinamika Global, Kemhan-TNI Siapkan Langkah Efisiensi BBM dan Skema 4 Hari Kerja
-
Waspada, BMKG Sebut Jabodetabek Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang Malam Ini
-
Ikuti Jejak Yaqut, Noel Mau Ajukan Tahanan Rumah ke KPK
-
Bikin Iri Donald Trump, Iran Izinkan Kapal Tanker Jepang Lewat Selat Hormuz