Suara.com - Saat ini, pembahasan RUU Pilkada di DPR sudah sampai pada tahap Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Revisi mekanisme pilkada melalui DPRD masih terus dibahas oleh anggota DPR.
Posisi terakhir, enam fraksi tetap mendukung pemilihan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan oleh DPRD. Keenam fraksi itu adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Fraksi yang menginginkan pilkada dilakukan secara langsung hanya Fraksi Hanura dan Fraksi PDI Perjuangan.
Sedangkan PKB ingin gubernur dipilih secara langsung, namun bupati dan wali kota tidak langsung atau diwakilkan ke DPRD.
Jika tidak menemukan titik temu, voting akan dilakukan dalam rapat paripurna pada 25 September 2014 nanti.
Oleh karena itu, untuk terus mendorong Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono konsisten mendukung mekanisme pilkada langsung, Koalisi Kawal RUU Pilkada akan membacakan "Surat Terbuka untuk SBY" #DukungPilkadaLangsung, hari ini, Selasa (16/9/2014) jam 13.00 WIB.
Surat suara akan dibacakan Koalisi Kawal RUU Pilkada di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Menurut siaran pers yang diterima suara.com, aksi ini akan didukung oleh sejumlah lembaga dari 24 provinsi di Indonesia. Lembaga-lembaga itu, antara lain ASTF Fitra Bengkulu, Kabahil Palembang, Puspa Lampung: KOAK dan Pusbik Jawa Barat, GGW Banten, YDRI Papua (Jayapura, Mimika), Kopel, Wamena, Forum Peduli Masyarakat Papua.
Seperti diketahui, SBY dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mendukung pilkada langsung dengan catatan ekses negatif yang muncul, seperti money politic, dicegah. Bagi SBY, mekanisme tersebut merupakan buah dari demokrasi yang idealnya harus tetap dijaga.
Sikap politik SBY disampaikan secara hati-hati melalui video di Youtube yang diunggah akun “Suara Demokrat” dengan judul Posisi SBY dalam RUU Pilkada, pada Minggu (14/9/2014) malam.
Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari berharap sikap politik SBY akan menjadi keputusan Partai Demokrat, terutama di DPR.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP
-
Kemenkes Bangun 66 RS Tipe C di Daerah Terpencil, Apa Saja Fasilitas Canggihnya?
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi