Suara.com - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendukung pilkada langsung oleh rakyat dengan catatan ekses negatif yang muncul, seperti money politic, harus dicegah. Bagi SBY, mekanisme tersebut merupakan buah dari demokrasi yang idealnya harus tetap dijaga.
Sikap politik SBY disampaikan secara hati-hati melalui video di Youtube yang diunggah akun “Suara Demokrat” dengan judul Posisi SBY dalam RUU Pilkada, pada Minggu (14/9/2014) malam.
Menanggapi sikap politik SBY, politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan dapat memahami sikap SBY yang penuh kehati-hatian dalam menyikapi RUU Pilkada yang sekarang sedang dibahas di tingkat DPR.
Putusan SBY dan Partai Demokrat, kata Eva, akan berpengaruh besar pada putusan tentang pilkada langsung atau tidak.
"Beliau tentu ingin meninggalkan legacy yang sempurna untuk menyempurnakan investasi politik 10 tahun sebagai seorang demokrat, baik di dalam maupun luar negeri," kata Eva kepada suara.com, Selasa (16/9/2014).
Eva Sundari berharap pendapat pribadi SBY yang mendukung pilkada langsung dapat menjadi keputusan Partai Demokrat.
"Kita berharap pendapat pribadi yang mendukung pilkada langsung di-leverage menjadi putusan Partai Demokrat sehingga bukan saja reputasi personal yang diselamatkan, tetapi juga investasi ke depan bagi Partai Demorkat sebagai penyeimbang yang berorientsi pada rasionalitas dan patriotisme," kata Eva.
Enam fraksi di DPR mengusulkan pemilihan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan oleh DPRD. Keenam fraksi itu adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Sedangkan fraksi yang menginginkan pilkada dilakukan secara langsung hanya Fraksi Hanura dan Fraksi PDI Perjuangan.
Sedangkan PKB ingin gubernur dipilih secara langsung, namun bupati dan wali kota tidak langsung atau diwakilkan ke DPRD.
Jika rapat panitia kerja atau pleno di Komisi II DPR tidak menemukan titik temu, voting akan dilakukan di rapat paripurna pada 25 September 2014.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban