Beda dengan Pusat, Demokrat Sulteng Ingin Pilkada Langsung

Suara.com - Ketua DPD Demokrat Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan dirinya akan menyampaikan ke dewan pimpinan pusat partainya agar tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah langsung.

"Walaupun nanti DPP mengambil keputusan berbeda dengan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD, saya akan tetap sampaikan ke DPP," katanya saat dihubungi dari Palu, Rabu (17/9/2014).

Anwar mengatakan jika melihat perkembangan politik yang ada, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono lebih memilih Pilkada langsung dibanding pemilihan dilakukan DPRD.

"Saya melihat suasana kebatinan pak SBY lebih memilih pilkada langsung," kata Anwar.

Dia mengatakan dirinya tidak saja menyampaikan hal itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Demokrat kepada SBY selaku ketua partai, namun juga dalam kapasitasnya sebagai Bupati Morowali dan SBY sebagai Presiden.

"Kita hanya memberikan masukan ke presiden, kalau diterima ya syukur," katanya.

Menurut Anwar, kalau pun nantinya keputusan yang ditetapkan partai berbeda dengan apa yang ia kehendaki, maka keputusan partai tetap dihormati.

"Karena itulah bagian dari proses demokrasi," terang Anwar.

Bupati Morowali itu mengatakan kalau pun dirinya berbeda dengan keputusan partai bukan berarti dirinya mundur dari jabatan ketua partai politik.

"Kalau kita mengambil sikap mundur, sama halnya kita tidak siap berbeda, sebab orang yang mundur karena berbeda itu orang yang belum memahami betul demokrasi,"tambahnya lagi.

Dia mengatakan jika nantinya keputusan DPR mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD, maka itu juga harus dihormati sebagi sebuah keputusan bersama.

"Saya bilang begini, tapi kalau keputusan mayoritas berbeda, maka itu harus kita ikuti. Itulah proses demokrasi," katanya.

Anwar mengatakan secara pribadi dirinya lebih memilih melanjutkan pemilihan kepala daerah langsung dibanding dengan pemilihan dilakukan DPRD.

Dia mengatakan kekurangan dari Pilkada langsung perlu perbaikan mulai dari rekrutmen calon kepala daerah sampai pada pengawasan keuangan calon. (Antara)