Suara.com - Generasi Aktivis '98 mengharapkan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla bisa membangun pemerintahan yang kuat dan bebas dari segala macam kepentingan kelompok.
"Di satu sisi harapan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK serta ekspetasi publik sangat tinggi, maka harus dibangun pemerintahan yang kuat," kata Juru biacara Generasi Aktivis '98 (Gen '98) Ahmad Diddoy.
Menurut Ahmad, pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai akan dihadapkan pada banyaknya masalah yang multikompleks, dan periode Jokowi-JK merupakan periode klimaks banyaknya masalah.
Generasi aktivis '98 ini juga memetakan tiga ruang lingkup lembaga yang menjadi penyangga pemerintahan Jokowi-JK ke depan, yakni keamanan, informasi dan komunikasi serta energi.
Ketiga ruang lingkup tersebut akan dibawahi oleh Badan Intelijen Negara (BIN), Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kementrian ESDM.
Para aktivis eras awal reformasi tersebut menganggap bahwa ruang lingkup keamanan memerlukan sosok kepala BIN yang bukan partisan,harus mempunyai networking yang kuat baik di dalam maupun luar negeri dan berasal dari ormas keagamaan.
Menurut Ahmad, kriteria-kriteria tersebut harus dimiliki oleh seorang kepala BIN untuk menyeimbangkan ketegangan hubungan eksekutif-legislatif serta isi SARA yang semakin meluas sejak Pilpres.
"Figur yang cocok dan memenuhi kriteria diatas adalah Bapak KH. As'ad Ali yang merupakan mantan Waka BIN dan Waketum PBNU," ujarnya.
Di bidang komunikasi dan infrastruktur menurut Ahmad, diperlukan sosok yang bukan partisan, merupakan publik figur, mengimplementasikan dan mensosialisasikan program Jokowi-JK, dan dapat berkomunikasi dengan masyarakat secara baik.
"Maka sosok yang menurut kami tepat adalah Denny JA yang merupakan ikon lembaga survei dan aktivis 80-an," katanya.
Sedangkan di bagian kementrian ESDM, aktivis Gen '98 menyebut nama Martunus Haris sebagai calon Menteri ESDM. Martunus Haris merupakan mantan staf ahli PLN dan aktivis eksponen '77.
"Dia adalah figur yang tepat yang bukan partisipan, siap memberantas para mafia energi, berpengalaman di bidang energi dan mempunyai paradigma baru di bidang energi," tambahnya.
Selanjutnya generasi aktivis '98 akan langsung mengusulkan nama-nama tersebut kepada Jokowi-JK dengan berkomunikasi secara langsung. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara