Suara.com - Keputusan presiden dan wakil terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menempatkan profesional non partai politik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Pertanian mendapatkan apresiasi positif.
Meski demikian, ditempatkannya seorang profesional tidak bisa menjamin dua kementerian itu akan bebas dari praktik korupsi. Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, Jokowi-JK bukan hanya perlu seorang profesional untuk memimpin dua kementerian itu.
Kata dia, sosok yang tepat untuk menjadi menteri di Kementerian ESDM dan Pertanian adalah seseorang yang mempunyai integritas.
“Yang paling penting itu sebenarnya integritas dari menteri tersebut. Integritas itu tidak musti dari seorang profesional murni atau profesional dari parpol. Saya juga tidak bisa bilang kalau orang yang profesional dan punya integritas sudah pasti tidak akan korupis. Tetapi minimal, potensi untuk terjadinya korupsi akan lebih kecil,” kata Enny kepada suara.com melalui sambungan telepon, Selasa (16/9/2014).
Enny memberi contoh, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang terjerat kasus korupsi. Menurut dia, rekam jejak Rudi sebagai seorang akademisi bagus dan juga punya integritas. Tetapi, integritas saja tidak cukup untuk mencegah korupsi.
“Karena itu, sistemnya yang harus diubah. Pak Rudi itu korupsi karena sistemnya yang memungkinan dia untuk melakukan korupsi. Jadi, integritas dan perbaikan sistem yang harus segera dilakukan untuk membenahi dua kementerian ini agar tidak dibekap lagi kasus korupsi,” tegasnya.
Kementerian Pertanian tersandung kasus koruspi impor daging sapi yang menyeret sejumlah pejabat di Kementerian itu. Sedangkan Kementerian ESDM baru saju diguncang kasus korupsi yang melibatkan Menteri Jero Wacik. Sebelum kasus Jero Wacik, Kementerian ESDM juga dikejutkan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.
Kemarin, presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengungkapkan, sejumlah kementerian bidang ekonomi seperti Kementerian Keuangan, BUMN, ESDM dan Pertanian akan diisi oleh calon dari kalangan profesional non parpol.
Dala Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Menteri ESDM Jero Wacik merupakan perwakilan dari Partai Demokrat dan Menteri Suswono adalah kader dari Partai Keadilan Sejahtera.
Berita Terkait
-
Usai Bertemu KPK, Wamen ESDM Akui Diminta Tetapkan Standar Produk Impor
-
Bikin Gonjang-ganjing Global, RI Bakal Pangkas Produksi Batu Bara ke 600 Juta Ton di 2026
-
Lifting Minyak Bumi Lewati Target APBN, Pertama dalam Satu Dekade Terakhir
-
Bahlil Sebut Mandatori B40 Bikin Keuangan Negara Tokcer, Mau Setop Impor Solar di 2026
-
Bea Keluar Batu Bara 1 Januari 2026 Belum Berlaku, Purbaya-Bahlil Masih Godok PMK
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
Terkini
-
Bos Danantara Pamer Hasil Transformasi Total BUMN, Valuasi TLKM Naik Jadi Rp 115 T
-
Akhirnya IHSG Tembus Level 9.000, Apa Pemicunya?
-
PLTP Lumut Balai Unit 3 Dieksekusi, Mulai Beroperasi pada 2030
-
IPC Terminal Petikemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs Sepanjang 2025
-
Rupiah Bangkit ke Rp16.865 Per Dolar AS, Putus Tren Pelemahan Berturut-turut
-
Ancaman Krisis Iklim, Menko Airlangga Ungkap Produksi Padi Sempat Anjlok 4 Juta Ton
-
Mengapa Proyek Monorel Jakarta Gagal Terbangun?
-
KLH Akan Gugat Perdata 6 Perusahaan Terkait Banjir Sumatera, Kejar Ganti Rugi Triliunan Rupiah
-
Usai Bea Cukai, Purbaya Kini Ancam Pegawai Pajak: Rotasi ke Tempat Terpencil hingga Dirumahkan
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?