Suara.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Wawan Ichwanuddin mengatakan peta suara fraksi-fraksi di DPR terkait RUU Pilkada belum jelas, sebab dukungan Partai Demokrat terhadap pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat masih menyisakan sejumlah catatan.
"Demokrat memang telah menyatakan mendukung pilkada langsung oleh rakyat, tetapi ada catatan-catatan yang diberikan, sehingga dukungan Demokrat ini menurut saya masih meragukan," kata Wawan, Senin (22/9/2014) malam.
Dia mengatakan Demokrat tidak akan mendukung pilkada langsung di DPR, jika beberapa catatan tidak diakomodir dalam RUU Pilkada.
Di sisi lain jika Demokrat benar mendukung pilkada langsung oleh rakyat, maka patut dipertanyakan pula apakah seluruh kader Demokrat yang berjumlah 158 orang akan datang dalam sidang paripurna 25 September 2014 untuk memenangkan suara jika terjadi voting.
"Suara Demokrat ini yang paling menarik untuk dicermati. Apa yang dinyatakan DPP Partai Demokrat kemarin itu belum jaminan di DPR," ujar dia.
Sementara itu terkait terbelahnya suara Golkar, Wawan menilai hal itu tidak akan mempengaruhi suara mayoritas kader Golkar di DPR untuk mendukung pilkada oleh DPRD. Wawan mengatakan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie bersama sejumlah petinggi di DPP masih bisa mengkonsolidasikan suara kader di DPR.
"Suara Golkar yang terbelah itu kemungkinan hanya satu-dua orang saja, layaknya saat voting masalah kasus Century," ujar dia.
RUU Pilkada rencananya akan disahkan pada 25 September melalui sidang paripurna.
Dalam pembahasan RUU Pilkada, muncul wacana dari partai Koalisi Merah Putih untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Namun, partai pendukung Jokowi-JK menolak wacana itu.
Demokrat sendiri, yang memposisikan diri sebagai partai penyeimbang telah menyatakan sikapnya mendukung pilkada langsung oleh rakyat dengan sejumlah catatan yang harus dituangkan dalam RUU Pilkada untuk meminimalisir hal-hal yang dinilai tidak baik dalam penyelenggaraan pilkada. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'