Suara.com - Rapat Paripurna Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akhirnya dilanjutkan sekira pukul 22.48 WIB, Kamis (25/9/2014). Rapat ini molor tiga jam lebih dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya, yaitu pukul 19.30 WIB.
Pimpinan rapat, Priyo Budi Santoso mengatakan, ada lima hal yang substantif dalam forum lobi tadi yang sepakat.
"Saya akan sampaikan hasil lobi yang dilakukan pimpinan fraksi, terhadap lima hal substansi, yang dilaporkan pansus, Komisi II, panja, yang dibawa ke forum lobi," kata Priyo membuka rapat.
Dalam lobi, munculnya opsi Pilkada langsung dengan sejumlah syarat. Pertama, adalah soal subtansi tentang paket atau tidak paket, maksudnya pemilihan kepala daerah yang sepaket dengan wakilnya. "Hasil lobi tadi, memilih kepala daerahnya saja tanpa wakil," kata Priyo.
Kemudian, supaya tidak ada konflik kepentingan dengan calon incumbent, hasil forum lobi tadi memutuskan pelarangan dan tidak boleh untuk calon yang memiliki ikatan perkawinan. "Jadi suami untuk periode berikutnya istrinya nggak boleh harus menunggu jeda 5 tahun," kata Priyo.
Ketiga, forum lobi tadi juga membahas soal proses rekapitulasi pilkada langsung. Keputusannya adalah rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. "Artinya dari TPS ke KPU, tadi disepakati berjenjang," tutur politisi Golkar itu.
Yang keempat, sambung Priyo adalah soal satu atau dua putaran untuk diberlangsungkannya Pilkada itu sendiri. Persoalan ini, Priyo mengatakan menyerahkan kepada Komisi II untuk mengkaji lebih dalam. "Nanti dipersilakan kepada Pak Arief Wibowo untuk mengkaji hal itu," tambahnya.
Kelima, kata Priyo, adanya permintaan khusus Partai Demokrat tentang syarat Pilkada langsung. Namun, tidak mencapai mufakat sehingga harus dibawa ke dalam rapat paripurna malam ini. "Dan opsi yang ditawarkan demokrat ini tidak bisa mencapai mufakat," katanya.
Dengan demikian, sambung Priyo, hanya ada dua opsi yang tersedia untuk diambil keputusan RUU Pilkada ini. "Bisa mufakat atau voting. Pilihannya cuma dua, langsung, atau lewat DPRD," papar Priyo.
Namun, belum selesai Priyo melanjutkan proses rapat kali ini, intrupsi menghujaninya. Seharusnya dia memberikan kesempatan kepada Partai Demokrat untuk memaparkan pandangannya. Tetapi, anggota DPR lain meminta penjelasan Priyo. Sidang ini pun masih terus berjalan hingga saat ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Yurike Sanger Istri Ke-7 Soekarno Wafat di Amerika, Terungkap Penyebab Wafatnya Sang 'Yuri Sayang'
-
Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama Tahun 2026, Catat Tanggalnya
-
Resmi Diumumkan, Ini Dia 8 Hari Cuti Bersama 2026, Siap-siap Atur Jadwal Libur Panjang dari Sekarang
-
Minta Maaf Kasus Keracunan MBG Kembali Terulang, Pemerintah: Bukan Kesengajaan
-
Sejarah Bakal Berakhir! Kementerian BUMN di Ambang Dilebur ke Danantara, Istana-DPR Beri Sinyal Kuat
-
Wali Kota Prabumulih Langgar Aturan Buntut Copot Kepsek SMPN 1, Ini Sanksi dari Kemendagri
-
Modus Licik Eks Pejabat MA Zarof Ricar Sembunyikan Aset Rp35 Miliar, Ternyata Atas Nama Dua Anaknya
-
Wali Kota Prabumulih Beri Hadiah Motor Listrik ke Kepsek SMPN 1, Auto Dinyinyiri Warganet
-
Pemerintah Akui Ada Kemungkinan Kementerian BUMN Dilebur dengan Danantara, Tapi...
-
Prabowo Bersiap Naikkan Gaji ASN hingga TNI/Polri, Guru dan Nakes Jadi Prioritas Utama