Barisan Pendukung Jokowi akan Hadang SBY di Bandara Halim

Suara.com - Barisan Relawan Jokowi Presiden berencana menghadang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma dari lawatan luar negeri, pada Senin (30/9/2014) pukul 06.00 WIB.

Komunitas pendukung Jokowi yang dikenal militan di media sosial ini akan menyerahkan penghargaan "Bapak Anti Demokrasi" kepada Ketua Umum Partai Demokrat itu.

"Prestasi SBY sungguh monumental, berhasil memberangus aspirasi politik rakyat. Maka SBY layak diberi penghargaan Bapak Anti Demokrasi," ujar Ketua Umum Bara JP, Sihol Manullang, dalam pernyataan pers yang diterima suara.com, Minggu (28/9/2014).

Sihol menambahkan Bara JP juga akan mengadu ke Perserikatan Bangsa-bangsa agar jangan sampai SBY menjadi calon Sekretaris PBB.

"Dunia akan bertambah kacau kalau seorang anti-demokrasi menjadi Sekjen PBB," kata Sihol.

Bara JP mengimbau masyarakat Indonesia agar membantu Bara JP menghadang SBY dengan datang berduyun-duyun ke Bandara Halim.

"Dengan risiko apa pun kami sudah siap. Ketua DPP Bara JP Bidang Aksi, Syafti Hidayat akan menjadi koordinator lapangan," katanya.

Syafti Hidayat menegaskan kalangan anti Orde Baru yang kini sebagian besar bermetamorfosa menjadi pendukung perubahan melalui Jokowi-JK, hendaknya beramai-ramai menghadang SBY di Bandara Halim.

"Kita sudah lama tak turun, karena musuh kita tidak jelas. Tetapi sekarang, musuh kita yang sesungguhnya adalah SBY. Kita lawan lawan SBY, kita beri penghargaan," kata Syafti.

Syafti meminta seluruh penduduk Jakarta untuk datang beramai-ramai ke Bandara Halim. Masyarakat diimbau terus memantau melalui media sosial.

Kekesalan terhadap SBY dan Partai Demokrat memuncak ketika Fraksi Demokrat DPR RI walk out dari sidang paripurna Jumat (26/9/2014) dini hari. Partai ini dianggap main-main dalam mendukung pilkada langsung oleh rakyat. Tadinya ikut mendukung dengan 10 persyaratan, tapi menjelang detik-detik voting, mayoritas anggota fraksi itu walk out dari sidang. Akhirnya fraksi pendukung pilkada langsung kalah dan DPR mengesahkan mekanisme pilkada diwakilkan lewat anggota DPRD.