Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), tak akan mengganggu kinerja pemerintahannya.
"Ya apapun keputusannya, pemerintah ke depan akan stabil," kata Jokowi usai menghadiri acara pembubaran Kelompok Kerja (Pokja) Tim Transisi Jokowi-JK, di Jalan Situbondo, Jakarta, Minggu (28/9/2014).
Menurutnya, dia sudah berpengalaman menjalani roda pemerintahan, seperti saat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Saat menjabat, kebanyakan parlemen dewan yang mendukungnya bukan mayoritas. Karenanya, apapun hasil UU MD3 nanti tidak akan berpengaruh dengan pemerintahannya.
"Kan dari pengalamanan dari Solo dewan kita banyak. Di sini (Jakarta) juga biasa saja. Biasa saja," kata Jokowi.
Perlu diketahui, MK menjadwalkan akan membacakan putusan perkara Pengujian UU MD3 yang dimohonkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Khofifah Indar Parawansa, dkk, pada Senin 29 September pukul 16.00 WIB.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?