Suara.com - PPP kubu Romahurmuziy salah pilihan bila penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Surabaya, Jawa Timur, diarahkan untuk memutus koalisi dengan Koalisi Merah Putih dan mengalihkan dukungan ke Koalisi Indonesia Hebat.
Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada suara.com, Selasa (15/10/2014). Partai Demokrat adalah partai yang bergabung dalam paket pimpinan DPR/MPR yang diajukan oleh Koalisi Merah Putih.
"Menurut saya, kubu Romi itu salah pilihan. Pilihannya, kan terhormat atau dihormati. Kalau setia ke koalisi (Merah Putih), itu terhormat, karena kesetiaan itu memang sebuah kehormatan. Tapi kalau dapat jabatan itu hanya dihormati, yang dihormati belum tentu terhomat," kata Guru Besar Bidang Psikologi Islam di UIN Jakarta.
Mubarok menyebut kalau PPP masuk ke koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla karena ditawari imbalan kursi menteri, itu sama artinya dibeli.
"Kalau masuk karena ditawari menteri, kan namanya dibeli. Kalau dibeli, itu terhormat," kata Mubarok.
Mubarok juga mengungkapkan lagi manuver PPP menjelang penetapan pimpinan MPR. Waktu itu, PPP juga memilih keluar dari Koalisi Merah Putih untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat karena mendapat jatah kursi pimpinan MPR. PPP keluar karena kecewa dengan Koalisi Merah Putih yang dinilai tidak mengakomodir kepentingan mereka.
"Padahal diujung, PPP sudah disiapkan jadi Wakil Ketua MPR oleh Merah Putih. Tapi, Sekjen cs (Romi) terlanjur tanda tangan dengan KIH," kata Mubarok.
Muktamar VIII PPP berlangsung Empire Palace Hotel, Surabaya, mulai Rabu (15/10/2014) hingga Sabtu (18/10/2014).
Agenda Muktamar VIII, antara lain pembentukan AD/ART beserta perubahannya. Kemudian, menetapkan Ketua Umum PPP yang baru untuk masa bakti 2014-2019.
Kemarin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Hasan Husairi Lubis menyambut positif sikap Jokowi yang membuka pintu masuk kepada PPP.
“Kami sejak pemilihan pimpinan MPR yang lalu sebetulnya sudah sepakat. Bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat merupakan jembatan emas untuk ke depan,” kata Hasan Husairi.
Muktamar VIII PPP di Surabaya diselenggarakan di saat situasi internal partai tidak menyatu. Muktamar kubu Romahurmuziy ini sebelumnya dipersoalkan oleh kubu Suryadharma Ali yang menganggap ilegal. Bahkan, Suryadharma yang cenderung mendukung Koalisi Merah Putih itu sempat akan menggelar muktamar pada 23-26 Oktober 2016, namun dievaluasi lantaran Mahkamah Partai meminta kedua kelompok islah dulu sebelum melaksanakan muktamar.
Tapi, kubu Romahurmuziy tetap melaksanakan muktamar dan menyatakan acara ini sah.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Kronologi Begal Kertapati: 2 Pelaku Bawa Parang, Kejar Korban hingga Berujung Maut
-
Sering Dianggap Cuma Kelelahan, Katup Jantung Bocor Bisa Ditangani Tanpa Operasi Terbuka
-
Korupsi KUR BSI Rp9,5 Miliar di OKI, Uang Pengganti 3 Terdakwa Tembus Rp9 Miliar
-
Buaya Muara 3 Meter Mendadak Muncul di Pantai Pasir Putih Cihara
-
Tenis Meja Indonesia Bidik 8 Besar di Asian Games 2026
-
Gempa NTT, PDIP Kirim Bantuan Khusus untuk Ibu Hamil dan Anak
-
Diisukan Ada OTT KPK, Begini Kondisi Kompleks Pemkab Bogor Malam Ini
-
Yasonna Laoly Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas Usulan Prabowo: Demi Kepentingan Nasional
-
Purbaya: Pembatasan Subsidi BBM Hemat Anggaran 10 Persen
-
Sudah Beroperasi Tanpa Tarif, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi Bayung Lencir-Pijoan Segera Bertarif