Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi menegaskan pemandangan umum yang disampaikan perwakilan DPW-DPW terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus DPP PPP periode 2010-2015 terutama menyoroti dua hal.
"Kedua hal tersebut adalah kurang konsisten melaksanakan AD/ART serta kurang transparan dalam hal keuangan," kata Emron Pangkapi selaku pelaksana tugas (plt) ketua umum ketika menyampaikan jawaban DPP PPP atas pemandangan umum pada muktamar PPP di Surabaya, Kamis (16/10/2014).
Menurut Emron, terhadap dua hal tersebut tidak bisa hanya membebani ketua umum secara perorangan, karena PPP adalah partai bersama miliki seluruh kader.
"PPP bukan hanya milik ketua umum sendiri," katanya.
Kalau ada teguran dan kritikan terhadap DPP PPP agar disampaikan sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam AD/ART partai.
Pada kesempatan tersebut, Emron juga mengharapkan setelah jawaban DPP PPP atas pemandangan umum, DPW-DPW dapat menyampaikan usulan perihal perbaikan keuangan partai.
Emron juga menyikapi usulan dari DPW-DPW yang mengusulkan agar pemilihan ketua umum PPP periode mendatang melalui musyawarah mufakat serta usulan pembentukan formatur secara musyawarah mufakat.
"Kalau memang semua DPW yang hadir setuju pada mekanisme musyawarah mufakat untuk memilih ketua umum, itu lebih baik," katanya.
Emron juga menyambut baik, usulan DPW-DPW yang mengusulkan agar ketua umum DPP PPP mendatang adalah figur yang memiliki akhlakul karimah, memahami persoalan partai, dan memiliki komitmen untuk membangun partai.
Pada rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum atas laporan pertanggungjawaban DPP PPP disampaikan oleh tujuh ketua DPW yang mewakili tujuh zona, yakni Zona Sumatera, Zona Jawa bagian Barat, Zona Jawa Bagian Timur, Zona Kalimantan, Zona Sulawesi, Zona Nusa Tenggara, serta Zona Maluku-Papua. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Merah Putih: Hasan Nasbi hingga Kadir Karding Bakal Dilantik Sore Ini?
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM