Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA), bersikukuh bahwa Muktamar VIII PPP yang diselanggarakan kubu Romahurmuzy (Romy) di Surabaya merupakan suatu bentuk pelanggaran.
"Yang di Surabaya, banyak sekali pelanggaran, selain AD/ART, pelaksanaannya melanggar keputusan Mahkamah Partai dan Majelis Syariah," kata SDA di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (23/10/2014) malam.
SDA menambahkan, Muktamar tersebut juga tidak mendapatkan ijin dari Mabes Polri dan Kapolda Jawa Timur
"Tidak mengindahkan keputusan Kemenkumham. Maka produk dari muktamar itu tidak sah," paparnya.
Ketika disinggung mengenai kemungkinan Romy dan kubunya hadir dalam Muktamar pada 30 Oktober mendatang, SDA merasa sangsi.
"Bagaimana dia mau hadir karena dia telah menyebut dirinya Ketum PPP. Lalu ada Muktamar PPP pasti dia akan menilai Muktamar itu tidak sah," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, SDA tengah menghadiri ajang Silaturahmi Nasional (Silatnas) Alim Ulama se-Indonesia, di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Pusat, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Acara tersebut, menurut SDA, sebagai persiapan pelaksanaan Muktamar VIII PPP, tanggal 30 Oktober mendatang. [Nur Ichsan]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
Terkini
-
Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat Resmi Dirilis, Keadilan Bagi Korban di Ujung Penantian?
-
Eks Menkumham: Posisi Negara Kalah, Diperalat Oligarki untuk Validasi Perampokan Tanah Rakyat
-
Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, Babak Baru Nasib Roy Suryo Cs Ditentukan Hari Ini?
-
Tim Forensik Polri Sita Barang Bukti Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, Termasuk CCTV
-
Puncak Musim Hujan Masih Berlangsung, Gubernur Sumbar Imbau Warga Waspadai Bencana Susulan
-
KPK Kembangkan Kasus OTT Abdul Wahid, Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Digeledah
-
Pemerintah Sepakat Lindungi PMI, KemenP2MI Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Para Mitra Strategis
-
5 Masalah yang Diselesaikan Dasco di Panggung Politik 2025
-
Ulama Aceh Desak Pemerintah Susun Peta Jalan Pemulihan dan Penetapan Status Bencana Nasional
-
DPR Minta Pemerintah Jangan Remehkan Peringatan BMKG soal Bibit Siklon 93S