Suara.com - Menyusun kabinet yang berprofilkan figur bersih atau bebas korupsi memang tidak mudah, demikian dikatakan analis politik Universitas Diponegoro Semarang Susilo Utomo.
"Joko Widodo kan sudah berjanji kepada rakyat untuk membentuk kabinet yang bersih. Itu yang membuat kenapa kabinet Jokowi-Jusuf Kalla belum diumumkan," katanya di Semarang, Kamis (23/10/2014).
Ia menjelaskan Jokowi-JK pasti sudah memiliki profil final siapa saja figur yang akan duduk di kabinetnya sebelum dilantik menjadi Presiden-Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2014.
Namun, kata dia, ternyata ada beberapa yang mendapatkan catatan merah dan kuning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga mau tidak mau Jokowi harus "mengocok ulang" susunan kabinetnya.
"Daftar calon menteri itu kan dikirimkan ke KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kalau ternyata ada yang mendapat tanda 'merah' ya harus diganti," katanya.
Persoalannya, kata dia, penggantian figur calon menteri tidak mudah, apalagi jika yang diganti merupakan 'jatah' partai politik koalisi sehingga harus menunggu keputusan dari parpol.
"Kalau hasil telaah KPK dan PPATK ada figur-figur yang memperoleh tanda 'merah' atau 'kuning' kan bagaimana? Jika yang bersangkutan dari parpol kan ya dikembalikan ke pimpinan parpol," katanya.
Susilo menegaskan Jokowi masih memiliki waktu hingga 10 hari ke depan untuk mengumumkan kabinetnya karena batas paling lambat pengumuman kabinet adalah 14 hari setelah Presiden dilantik.
"Saya menilai masyarakat akan memahami. Bahwa memang tidak mudah untuk membentuk kabinet yang bersih. Masyarakat yang nantinya akan menilai setelah kabinet Jokowi-JK diumumkan," katanya.
Kalau ternyata Jokowi-JK mampu membentuk kabinet yang bersih dan kompeten, kata dia, rakyat akan mengapresiasi, tetapi jika sebaliknya rakyat akan menganggap Jokowi tidak menepati janji.
"Masyarakat menunggu janji Jokowi. Asalkan profil kabinet yang diumumkan Jokowi-JK nantinya benar-benar bersih maka rakyat akan menyambut baik meski sempat ada penundaan," pungkasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Era Jokowi 'Main Halus', Zaman Prabowo 'Lebih Keras': Pakar Kuliti Bedanya
-
PSI: Kunjungan Jokowi ke Daerah Bukan Safari Politik, Tapi Memenuhi Undangan
-
PDIP Tuding PSI Bajak Kader, Isyana Jawab Begini
-
Jokowi Resmi Berjaket PSI? Pengamat Sebut Bisa Jadi Ancaman Elektoral bagi PDIP
-
PDIP Bongkar Taktik PSI: Bajak Kader demi Besar Instan, Urusan Jokowi Selesai!
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
Terkini
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Harga Minyak Dunia Turun, Pemerintah Jelaskan Alasan Pertamax Belum Ikut Murah
-
Sony Sonjaya Ungkap Peran Nanik S Deyang Dalam Perkara Dugaan Korupsi MBG
-
Sony Sonjaya 'Bernyanyi', Dugaan Pengadaan CCTV Rp300 Miliar Muncul di Kasus MBG
-
Jadi Korban Hanania Grup, Uang Muka Haji Plus Davina Karamoy 10.000 USD Terancam Hangus
-
Kursi Dirut PLN Digoyang Isu Reshuffle, Danantara Beri Sinyal RUPSLB Digelar!
-
Hotel Sultan Dieksekusi, Dasco Minta Kemensetneg Akomodir Nasib Para Karyawan
-
KPK Tegaskan Tak Hentikan Penyelidikan Kasus MBG Meski Kejagung Sudah Tetapkan Tersangka
-
Usai 10 Jam Diperiksa, Sony Sonjaya Keluar dengan Kepala Tegak Tanpa Sepatah Kata
-
Direksi Baru BEI Langsung Temui DPR, Reformasi Pasar Modal dan Integritas Jadi Prioritas