Suara.com - Setelah keluar kata-kata tidak etis dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda lanjutan penetapan komisi dan alat kelengkapan dewan berujung ricuh, Selasa (28/10/2014).
Ketua Fraksi PPP versi Romahurmuziy, Hasrul Azwar menggulingkan meja di hadapannya ketika sidang ditutup.
Akibatnya, meja untuk Fraksi PPP dan Fraksi Hanura terbalik. Hal itu membuat isi di atas meja tersebut hancur berantakan, di antaranya gelas dan microphone.
Aksi ini terjadi saat palu rapat diketok Pimpinan Rapat Agus Hermanto tanda rapat ditutup dan berakhir.
"Sidang kita tutup. Masih ada yang mau menyampaikan nama-nama anggota fraksinya? Kalau tidak ada kita tutup sidang ini. Tok!" kata Agus sambil mengetok palu rapat.
Merasa argumennya tidak terakomodir, Hasrul langsung mendorong mejanya dan membuat meja yang dia tempati terbalik. Tidak hanya itu, meja di sampingnya juga ikut terbalik.
Aksi Hasrul dan penutupan rapat ini membuat rapat ricuh. Meski demikian tidak ada tindakan kekerasan dalam sidang ini. Para pimpian rapat dan anggota rapat pun meninggalkan ruang rapat dengan tertib.
Rapat paripurna penyampaian susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan kali ini berjalan panas. Sebab, ajuan nama anggota fraksi atas nama Ketua Fraksi PPP versi Suryadharma Ali (SDA), Epyardi, dianggap tidak sah.
Hujan interupsi pun mewarnai jalannya sidang ini dengan membahas masalah internal PPP. PPP diketahui mengalami masalah internal karena ada dua ketua umum, yaitu SDA dan Romahurmuziy.
Namun, keputusan rapat, ajuan nama fraksi PPP versi Epyardi tetap sah dengan catatan.
Pimpinan rapat, Fahri Hamzah mengatakan, usulan nama tetap diakomodir dengan alasan hanya satu surat yang diterima Kesekjenan DPR.
Selain itu, ada tandatangan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) yang ikut dibubuhkan dalam surat tersebut. Bila ada perubahan, Pimpinan DPR pun menunggunya hingga besok.
"Kalau memang ada surat lagi, kita tunggu sampai besok pagi," kata Fahri. (Bagus Santosa)
Berita Terkait
-
Momen Prabowo Buka Pengantar RUU APBN 2026
-
Usai Calon Duta Besar Jalani Fit and Proper Test, Kapan Hasilnya Diumumkan?
-
Resmi Sahkan RUU TNI Jadi Undang-undang, Paripurna DPR Cuma Dihadiri 293 Anggota
-
Agar Disahkan jadi RUU Inisiatif, Baleg DPR Bakal Bawa Revisi Tatib ke Rapat Paripurna Hari Ini
-
Foto Detik-detik DPR Setujui Naturalisasi Tiga Pemain Timnas
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO