Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyindir soal keinginan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Nggak tau tuh Pak JK lebih nafsu daripada presidennya saya lihat. Tanya Pak JK dong kok begitu bernafsu," kata Effendi di DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Dia menambahkan, PDI Perjuangan sendiri juga belum menentukan sikap atas kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Kabarnya, harga BBM akan naik dikisaran Rp2.000 hingga Rp3.000.
Anggota Komisi VII ini malah mengkritik menteri yang mengurusi energi di pemerintahan Jokowi-JK.
Menurutnya, yang terpenting adalah fokus terhadap diversifivikasi energi. Yaitu, perbaikan mulai dari distribusi energinya hingga kebijakan tata niaganya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, pemerintah akan segera menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga itu akan terjadi pada bulan November ini. Namun, dia tidak menerangkan berapa nominal kenaikan harga BBM bersubsidi itu.
"Pokoknya bulan ini," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (3/11/2014).
JK menerangkan, pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif dan lebih bermanfaat terhadap masyarakat secara merata dan signifikan. Beberapa program itu di antaranya adalah KIS dan KIP.
Menurutnya, pemerintah masih akan mencari waktu tepatnya sambil menunggu tersebarnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Kenaikan BBM itu mengalihkan subsidi dari konsumtif ke produktif dan program ini (KIS dan KIP) bukan kompensasi kenaikan BBM, tapi hasil dari mengalihkan subsidi tersebut," ujarnya.
Berita Terkait
-
PDIP Kupang Kokohkan Akar Budaya, Hasto Kristiyanto: Berpondasi Pemikiran Bung Karno
-
Sekjen PDIP Hasto Ingatkan Spirit Pengasingan Bung Karno di Konferda NTT
-
Hasto Kristiyanto: Lengkapi Markas di Rote Ndao, Wujudkan Visi Geopolitik Bung Karno dari Selatan
-
Momen Megawati Sebut Dirinya Paket Lengkap: Aku Anak Presiden, Pintar dan Banyak yang Naksir
-
Pidato di Peringatan KAA ke-70, Megawati: Kemerdekaan Palestina Harus Penuh, Tanpa Tawar-Menawar!
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?