Suara.com - Sekertaris Jendral (PPP) versi muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah menyebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly melangkahi Undang-undang partai politik. Dia juga meminta Yasonna harus lebih banyak belajar dan jangan main koboi-koboian.
"Saya berharap MenkumHAM saat ini banyak belajar dan tidak main koboi-koboian. Apa yang dilakukan MenkumHAM melangkahi UU parpol khususnya pasal 32," ujar Dimyati di DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2014).
Dia menerangkan apabila ada sengketa didalam internal partai politik hendaknya ke Pengadilan Negeri.
"Pasal 33, apabila ada bersengketa, PN (Pengadilan Negeri) lah tempatnya, dan MA (Mahkamah Agung) 40 hari," ujar dia.
"Ini zamannya berbeda, zaman orba dengan sekarang," tambah Dimyati.
Diketahui, sebelumnya MenkumHAM Yasona Laoly mengesahkan kepengurusan PPP Romi yang merupakan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014.
Keputusan MenkumHAM itu dituding bermuatan politik, karena pengesahan dilakukan saat internal PPP bergejolak.
Belakangan surat keputusan itu ditunda oleh PTUN yang mengabulkan memeriksa gugatan kubu PPP Suryadharma Ali.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta