Suara.com - Mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (10/11/2014).
Namun, penyerahan LHKPN tersebut diserahkan melalui orang lain dan tidak diserahkan oleh SBY dan Boediono sendiri.
"Tadi siang mantan Presiden dan Wakil Presiden, Pak SBY dan Pak Boediono telah melaporkan LHKPN. Itu disampaikan lewat utusan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Gedung KPK.
Saat ini KPK sedang memverifikasi laporan harta kekayaan tersebut. Sedangkan mengenai waktu verifikasinya, dia mengatakan tidak menargetkannya dengan pasti, karena hal tersebut sangat bergantung pada kinerja pihak KPK.
"Masih diverifikasi, waktunya belum bisa kita pastikan, kita tunggu hasilnya saja," tambahnya.
Seperti diketahui setiap pejabat negara yang menjabat maupun yang sudah menjabat untuk melaporkan harta kekayaanya ke KPK.
Hal tersebut untuk mengetahui perkembangan harta para pejabat sekaligus juga sebagai sebuah bentuk atau upaya mengontrol terjadi tindak pidana korupsi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!