Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat

Suara.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, memberikan kritik tajam terhadap perkembangan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) saat ini.

Ia menegaskan, bahwa Lemhannas seharusnya tidak hanya dipandang sebagai syarat formal kepemimpinan, melainkan sebagai pusat pemikiran geopolitik bangsa.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidatonya pada Peringatan 71 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Megawati mengingatkan kembali bahwa alasan Presiden pertama RI, Soekarno, mendirikan Lemhannas adalah untuk membangun kesadaran geopolitik yang kuat guna menjaga kepentingan nasional.

Ia menyayangkan jika peran tersebut kini mengalami penyempitan makna.

“Guna membangun pentingnya pemikiran geopolitik, Bung Karno mendirikan Lemhannas. Lemhannas jangan dipersempit maknanya hanya menjadi lembaga yang mengeluarkan sertifikat kepemimpinan,” tegas Megawati dalam pidatonya.

Menurutnya, Lemhannas harus dikembalikan fungsinya sebagai wahana penggemblengan calon pemimpin dari berbagai latar belakang, mulai dari militer, sipil, pakar, hingga tokoh adat.

Ia memandang kolaborasi lintas sektor ini sebagai fondasi kemajuan peradaban bangsa.

Lebih lanjut, Megawati menekankan bahwa setiap elemen pemimpin yang digembleng harus memiliki satu visi yang padu demi kemajuan Indonesia. Ia mendorong terciptanya kerja sama yang solid antar-elemen bangsa.

Baca Juga: Dubes Arab Saudi Temui Megawati, Minta Peran Aktif untuk Perdamaian Timur Tengah

“Semua wajib bersatu dalam pemikiran dan cita-cita untuk Indonesia Raya. Semua harus bonded, menjadi satu kekuatan progresif bagi kemajuan peradaban bangsa,” ungkapnya.

Megawati juga mendesak agar postur dan strategi pertahanan Indonesia dibangun dengan misi menjaga perdamaian dunia melalui cara pandang geopolitik Bung Karno. Baginya, setiap warga negara dan pemimpin harus merasa memiliki ikatan yang kuat dengan kedaulatan wilayahnya.

Ia menjelaskan bahwa proses penggemblengan pemimpin di Lemhannas harus mampu menyatukan perasaan senasib sebagai satu bangsa yang membentuk cita-cita masyarakat adil dan makmur.

“Disatukan dengan tanah airnya: yakni bumi, udara, tanah, dan air sebagai ruang hidup warga Indonesia,” pungkasnya.