Jokowi Ingin Rakyat Dapat Manfaat dari ASEAN

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi), di hadapan para pemimpin Asia Tenggara, menyatakan rakyat harus mendapatkan manfaat dan menjadi tujuan dari kerja sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

"ASEAN harus memperkuat komitmen melindungi hak-hak warga negara kita," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang pleno Pertemuan Puncak ke-25. ASEAN, di Nay Pyi Taw, Myanmar, Rabu (12/11/2014).

Indonesia, kata Presiden, berkepentingan terhadap pemajuan dan perlindungan hak pekerja migran, mendorong pertukaran wisatawan, pelajar dan kerja sama budaya yang lebih erat.

Kebutuhan untuk menjadikan rakyat sebagai pusat kerja sama ASEAN itu selaras dengan kewajiban global ASEAN sebagai aktor internasional.

"Oleh karena itu kita harus memastikan lingkungan strategisnya di Asia Timur, yang menjadi pusat gravitasi dunia, tetap damai dan stabil, sehingga kondusif bagi kemakmuran bersama," katanya.

ASEAN, tambah Presiden, harus ikut serta dalam menanggulangi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia seperti penyakit menular, perubahan iklim, perdagangan manusia dan bencana alam.

Untuk menjalankan semua peran itu dengan maksimal, Presiden menilai ASEAN perlu memperkuat kapasitasnya, membangun kredibilitasnya dan mempererat persatuannya.

"Tanpa kapasitas, kredibilitas dan persatuan, mustahil ASEAN mempertahankan sentralitasnya," katanya.

Presiden menyampaikan pandangannya dengan didampingi oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menlu Retno LP Marsudi dan Mendag Rahmat Gobel.

Ini adalah kehadiran pertama Presiden Jokowi di forum tersebut sejak dilantik pada 20 Oktober.

Pertemuan Puncak ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, yang berlangsung pada 12-13 November 2014 mengusung tema "Moving Forward In Unity To a Peaceful and Prosperous Community" atau Melangkah Maju Dalam Sebuah Komunitas Yang Damai dan Makmur.

Hadir dalam Sidang Pleno itu adalah sepuluh kepala pemerintahan Asia Tenggara yaitu Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen, Presiden Joko Widodo, PM Laos Thongsing Thammavong, PM Malaysia Najib Razak, Presiden Myanmar U Thein Sein, Presiden Filipina Benigno Aquino III, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Thailand Prayut Chan O Cha, dan PM Vietnam PM Nguyen Tan Dung. (Antara)