Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membantah lamban dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat publik. Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan, semua kasus korupsi yang ditangani KPK semuanya masih berjalan atau on going process.
Namun, kendala terbesar yang dihadapi KPK adalah minimnya jumlah penyidik. Kata dia, saat ini KPK hanya mempunyai 60 penyidik sedangkan jumlah kasus yang ditangani semakin banyak.
“Kami memang sebenarnya ingin bisa menambah penyidik tiap tahun. Tetapi, terkendala dengan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada KPK. Pada tahun 2011, kami menargetkan bisa mempunyai 300 penyidik tapi tidak terlaksana. Minimnya jumlah penyidik ini membuat kasus korupsi yang ditangani KPK terkesan lamban,” kata Johan kepada suara.com melalui sambungan telepon, Senin (17/11/2014).
Johan menambahkan, 1 kasus yang ditangani KPK seharusnya dipegang oleh lima penyidik. Yang terjadi saat ini, kata dia, 1 penyidik memegang 5-6 kasus.
Johan menambahkan, dalam rapat kerja yang digelar beberapa waktu lalu sudah dibahas tentang kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK. Berdasarkan hasil rapat tersebut, KPK akan menetapkan skala prioritas dalam menuntaskan sejumlah kasus.
“Yang menjadi skala prioritas tentunya kasus-kasus yang sudah lama ditangani KPK dan belum dibawa ke pengadilan. Kami menargetkan pada 2015 kasus itu sudah bisa tuntas,” ujarnya.
Johan juga mengatakan, dalam menangani kasus korupsi KPK tidak terbru-buru. Apabila ada bukti baru meski sudah ada tersangka, maka penyidik akan menelusuri lagi bukti-bukti baru tersebut.
Sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK dan belum dibawa ke pengadilan adalah kasus korupsi penyelenggaraan haji dengan tersangka mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali dan kasus korupsi di Kementerian ESDM dengan tersangka mantan Menteri ESDM Jero Wacik.
Berita Terkait
-
Mangkir Lagi, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Fitri Assiddikki di Kasus CSR BI-OJK
-
Tak Cuma Izin WNA! KPK Berpeluang Bongkar Korupsi Sektor Lapas di Kasus Silmy Karim
-
Pulang Haji Bos Maktour Fuad Hasan Langsung Diperiksa KPK, Apa yang Bakal Digali?
-
Bukan Hoaks! Syaefudin Wakil Lucky Hakim Resmi Jadi Tersangka Korupsi Rp18 Miliar
-
KPK Selidiki Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Bea Cukai, Pendiri IAW Diperiksa
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya
-
BEM UBK Ultimatum Gibran 5x24 Jam: Penuhi Tuntutan atau Aksi Berjilid-jilid
-
BGN Mendadak Setop MBG Selama Libur Sekolah, Seluruh Dapur Bakal Diaudit
-
Periksa Pejabat ESDM, KPK Usut Produksi Metrik Ton Batu Bara hingga Setoran PNBP dalam Kasus Kukar