Suara.com - Ketua DPR Setya Novanto menerangkan, DPR belum menerima penjelasan dari pemerintah terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Penjelasan ini diperlukan, supaya masyarakat juga tenang dan situasi bisa kondusif.
"DPR belum menerima alasan kenaikan. Kita harap pemerintah segera jelaskan alasan dan perhitungan-perhitungan atas kenaikan tersebut. Masyarakat juga harus tenang karena semua sudah naik. Semua harus kondusif," kata Setya di DPR, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Setya menerangkan, kenaikan harga BBM memang kewenangan pemerintah. Namun, dia memaparkan, DPR punya kaitan pemanfaatan alokasi yang berkaitan dengan subsidi.
"DPR berkaitan dengan subsidi yang berkaitan kesejahteraan rakyat yaitu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur," tuturnya.
Hari ini, sambungnya, Komisi VII tengah membahas untuk evaluasi penghitungan dari kenaikan harga BBM tersebut. Dia pun berharap pemerintah bisa menjawabnya dengan waktu dekat.
"Kita harap secepat mungkin. Kita harap pemerintah pro-aktif. Sehingga keduanya bisa jalankan ini sebaiknya. Sebelum reses sudah harus selesai," kata Politikus Golkar ini.
Berita Terkait
-
Pertamina Blokir 394.000 Nomor Kendaraan, Tak Bisa Lagi Beli Pertalite dan Solar Subsidi
-
Bahlil Tunjuk Tim Baru BPH Migas untuk Pelototi Penyaluran BBM Subsidi
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Pertamina Patra Niaga Tindaklanjuti Pelanggaran Penyaluran BBM Subsidi di Cianjur
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Arya Daru 24 Kali Check In Hotel dengan Rekan Kerja, Polisi Didesak Dalami Jejak Vara!
-
DPR Desak Kemenkes Sanksi Tegas 4 RS di Papua yang Tolak Pasien Ibu Hamil
-
Gerindra Luncurkan Layanan Informasi Partai Berbasis AI, Kemenakan Prabowo Singgung Transparansi
-
Buntut Surat Edaran, PBNU Akan Gelar Rapat Pleno Tentukan Nasib Gus Yahya
-
Geger Kematian Ibu Hamil di Papua, Pimpinan DPR Sebut Negara Lalai: No Viral No Justice
-
Profil dan Rekam Jejak Suryo Utomo: Eks Dirjen Diperiksa Kejagung Buntut Kasus Korupsi Pajak
-
Analis Beberkan Peluang PKS-Demokrat Berkoalisi di 2029, Mau Usung Prabowo Lagi?
-
Waketum Beberkan Bukti SE Pencopotan Gus Yahya Palsu: Surat Resmi PBNU Harus Penuhi 4 Unsur
-
Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Bisa Bebas Kamis Besok Berkat Rehabilitasi Prabowo
-
Kejagung Ungkap Alasan Suryo Utomo Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Manipulasi Pajak