Suara.com - Koalisi Merah Putih (KMP) dinilai telah melakukan bunuh diri politik karena menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Hal itu dikatakan Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago.
"Golkar, PKS Gerindra, PAN, sebagian PPP yang tergabung dalam KMP tidak pantas ikut berkompetisi dalam Pilkada secara langsung yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2015," kata Pangi Syarwi di Jakarta, Minggu (7/12/2014).
Pangi mengatakan, KMP seharusnya malu dan tahu diri karena sudah menolak Perppu Pilkada kalau nanti partai di KMP ikut dalam kontestasi Pilkada langsung.
Dia menilai KMP mencoba mengebiri dan menggembosi suara rakyat dan mematikan kran partisipasi politik rakyat dengan menolak pilkada langsung sehingga prasyarat pilar demokrasi tidak terpenuhi seperti instrumen partisipasi rakyat.
"Apabila nanti Perppu disahkan, siap- siap Golkar, Gerindra dan PKS termasuk PAN dan seterusnya ditinggalkan oleh rakyat sebab partai tersebut terlanjur memenggal pelibatan partisipasi rakyat dalam menentukan kepemimpinan politik," ujarnya.
Menurut dia masyarakat masih menunggu dan berharap sikap politik Gerindra, PPP dan PKS untuk kembali pada khittah demokrasi yaitu mendukung perppu pilkada langsung.
Selain itu dirinya tidak meragukan soliditas Demokrat mendukung perppu pilkada karena kader Demokrat tidak ingin mempermalukan Ketua Umum Demokrat SBY.
"Namun kita salut dan bangga kalau nanti partai PAN dan Demokrat konsisten mendukung perppu pilkada langsung. Demokrat punya peran sentral dan menjadi elite penentu dalam rangka meloloskan perppu pilkada langsung," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
PDIP Tegaskan Kedekatan Megawati-Prabowo Tak Ubah Sikap Tolak Pilkada Tidak Langsung
-
BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting
-
Pilkada Dipilih DPRD Belum Prioritas, Mensesneg: Bukan Langkah Mundur, Cuma Wacana Parpol
-
DPR Tegaskan Revisi UU Pilkada Tak Masuk Prolegnas, Tepis Isu Pemilihan via DPRD
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Presiden Partai Buruh: Cuma Untungkan Bandar Politik!
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran