Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Australian Agency for International Development untuk membenahi angkutan umum di Ibu Kota Jakarta pada tahun 2015. AusAID adalah lembaga Pemerintah Australia yang bertanggung jawab untuk mengelola program bantuan luar negeri.
"AusAID memang membantu Pemda DKI untuk proses revitalisasi angkutan umum. Tadi mereka laporan saja bahwa akan mengubah pola yang semula sistem setoran menjadi sistem penggajian dan polanya bagaimana step by step," kata Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI Emanuel Kristanto usai rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).
Emanuel mengatakan bantuan AusAID berupa konsultasi dengan tujuan agar sistem transpotasi dapat berjalan dengan baik.
Emanual menambahkan mulai Januari 2015, sistem transpotasi publik yang di Jakarta akan berada di bawah manajemen PT Transportasi Jakarta.
Dengan demikian, semua pengusaha angkutan umum akan didorong untuk masuk ke dalam badan usaha tersebut.
"Jadi nanti (sopir) digaji oleh pemda, tapi melalui PT Transportasi Jakarta, lewat subsidi tadi. Nah ini yang sedang kita hitung-hitung kira-kira pilot project-nya di mana dan gajinya berapa. Operatornya kontrak sama PT Transjakarta, dibayar rupiah/km, nanti dari operator menggaji sopir, jadi sopir gak perlu kejar setoran lagi," ujar dia.
Emanuel berharap proses menuju sistem baru ini bisa berjalan lancar atau tidak ditolak pengusaha angkutan umum. Ia mengatakan untuk menuju program ini akan membutuhkan waktu sekitar satu sampai dua tahun ke depan.
"Kalau dari rekan-rekan (dishub) perlu 10 tahun tapi pak gubernur minta dipercepat jadi dalam 1-2 tahun ini harus ada action-nya," tambah Emanuel.
Pemerintah Jakarta akan memulai program tersebut dengan sosialisasi ke para pengusaha angkutan umum.
"Kita udah sosialisasi ke operator-operator, kalau ini tahap kajian udah 70 persen kita lempar lagi ke operator bahwa kita punya program seperti ini, masukan-masukan dari operator seperti apa. prinsip dari awal adalah melibatkan operator, tidak bikin aturan terus ujug-ujug terapkan," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Rekomendasi Bedak Two Way Cake untuk Kondangan, Tahan Lama Seharian
- 5 Rangkaian Skincare Murah untuk Ibu Rumah Tangga Atasi Flek Hitam, Mulai Rp8 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Selain Asics Nimbus untuk Daily Trainer yang Empuk
- 5 Powder Foundation Paling Bagus untuk Pekerja, Tak Perlu Bolak-balik Touch Up
Pilihan
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
-
PSSI Butuh Uang Rp 500 Miliar Tiap Tahun, Dari Mana Sumber Duitnya?
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
Terkini
-
Wamen KP hingga Menteri Ngaku Terbantu dengan Polisi Aktif di Kementerian: Pengawasan Jadi Ketat
-
Soal Larangan Rangkap Jabatan, Publik Minta Aturan Serupa Berlaku untuk TNI hingga KPK
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
Studi INDEF: Netizen Dukung Putusan MK soal Larangan Rangkap Jabatan, Sinyal Publik Sudah Jenuh?
-
FPI Siap Gelar Reuni 212, Sebut Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
-
Sekjen PDIP Hasto Lari Pagi di Pekanbaru, Tekankan Pentingnya Kesehatan dan Semangati Anak Muda
-
Menag Klaim Kesejahteraan Guru Melesat, Peserta PPG Naik 700 Persen di 2025
-
Menteri PPPA: Cegah Bullying Bukan Tugas Sekolah Saja, Keluarga Harus Turut Bergerak
-
Menteri Dikdasmen Targetkan Permen Antibullying Rampung Akhir 2025, Berlaku di Sekolah Mulai 2026
-
Polisi Tangkap Dua Pengedar Sabu di Bekasi, Simpan Paket 1 Kg dalam Bungkus Teh