Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Australian Agency for International Development untuk membenahi angkutan umum di Ibu Kota Jakarta pada tahun 2015. AusAID adalah lembaga Pemerintah Australia yang bertanggung jawab untuk mengelola program bantuan luar negeri.
"AusAID memang membantu Pemda DKI untuk proses revitalisasi angkutan umum. Tadi mereka laporan saja bahwa akan mengubah pola yang semula sistem setoran menjadi sistem penggajian dan polanya bagaimana step by step," kata Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI Emanuel Kristanto usai rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).
Emanuel mengatakan bantuan AusAID berupa konsultasi dengan tujuan agar sistem transpotasi dapat berjalan dengan baik.
Emanual menambahkan mulai Januari 2015, sistem transpotasi publik yang di Jakarta akan berada di bawah manajemen PT Transportasi Jakarta.
Dengan demikian, semua pengusaha angkutan umum akan didorong untuk masuk ke dalam badan usaha tersebut.
"Jadi nanti (sopir) digaji oleh pemda, tapi melalui PT Transportasi Jakarta, lewat subsidi tadi. Nah ini yang sedang kita hitung-hitung kira-kira pilot project-nya di mana dan gajinya berapa. Operatornya kontrak sama PT Transjakarta, dibayar rupiah/km, nanti dari operator menggaji sopir, jadi sopir gak perlu kejar setoran lagi," ujar dia.
Emanuel berharap proses menuju sistem baru ini bisa berjalan lancar atau tidak ditolak pengusaha angkutan umum. Ia mengatakan untuk menuju program ini akan membutuhkan waktu sekitar satu sampai dua tahun ke depan.
"Kalau dari rekan-rekan (dishub) perlu 10 tahun tapi pak gubernur minta dipercepat jadi dalam 1-2 tahun ini harus ada action-nya," tambah Emanuel.
Pemerintah Jakarta akan memulai program tersebut dengan sosialisasi ke para pengusaha angkutan umum.
"Kita udah sosialisasi ke operator-operator, kalau ini tahap kajian udah 70 persen kita lempar lagi ke operator bahwa kita punya program seperti ini, masukan-masukan dari operator seperti apa. prinsip dari awal adalah melibatkan operator, tidak bikin aturan terus ujug-ujug terapkan," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Rumah Susanah yang Diklaim Prabowo Pengupas Bawang Mendadak Dipasang Garis Polisi
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
Terkini
-
Resmi Dibuka! Ini Daftar Sekolah Kedinasan, Setelah Lulus Dijamin Langsung Jadi PNS
-
Lagi! Penembakan Sekolah Katholik di Filipina, Siswa SMP Tewas
-
Eks Direktur Bea Cukai Jalani Sidang Perdana, CPO Diduga Direkayasa Jadi Limbah
-
Rumah Susanah yang Diklaim Prabowo Pengupas Bawang Mendadak Dipasang Garis Polisi
-
Poin Tertinggal Jauh, Alex Marquez Yakin Kakaknya Bisa jadi Juara Dunia
-
3 Strategi Mentan Amran Agar Kabupaten Alor Lepas dari Garis Kemiskinan
-
Jadwal SIM Keliling Medan 18-23 Agustus 2026, Catat Lokasi dan Syarat Perpanjangnya
-
Rans Entertainment X Utusan Khusus Presiden Galang Bantuan Gempa NTT Dapat Banjir Hujatan
-
Apa Penyebab Motor Susah Distarter? Ini 7 Cara Mengatasinya
-
Bukan Cuma Data, PKS Sebut Indikator Ekonomi Nyata Ada di Harga Beras dan Biaya Sekolah