MK Tolak Usulan Jokowi, PDIP: Itu Arogansi

Suara.com - Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Ahmad Basarah menyebut penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap penunjukan Refly Harun dan Todung Mulya Lubis untuk menjadi panitia seleksi MK sebagai wujud arogansi. Sebab, katanya, pembentukan pansel merupakan kewenangan Presiden dan seharusnya tidak mendapat intervensi dari pihak manapun.

"Surat (penolakan) ini juga bentuk arogansi Ketua MK yang menganggap Presiden seakan tidak mampu memilih figur pansel yang independen dan obyektif," kata Ahmad Basarah, Senin (15/12/2014).

MK melalui surat MK No. 2777/HP.00.00/12/2014 tanggal 11 Desember menolak pembentukan pansel.

Basarah mengatakan MK harus menarik surat keputusan yang menolak Refly dan Todung. Dia mengatakan lembaga peradilan bebas dari pengaruh politik dan kepentingan politik.

"Saya juga meminta kepada Presiden dan pansel untuk tetap bekerja dalam memilih hakim konstitusi yang berintegritas, adil dan negarawan serta tidak terpengaruh dengan intimidasi Ketua MK melalui suratnya karena tidak memiliki dasar hukum," ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menjelaskan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menjamin hal tersebut. MK mempunyai sembilan hakim konstitusi yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.

"Untuk menjamin proses penetapan hakim konstitusi yang transparan dan partisipatif sesuai perintah Pasal 19 UU MK, maka Presiden membentuk pansel untuk membantu; (2) Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyebutkan wewenang MK," kata Basarah.

Dalam pasal-pasal tersebut, lanjut dia, tidak diatur wewenang untuk ikut campur dalam pembentukan pansel maupun penetapan hakim konstitusi oleh Presiden.

Penolakan MK kepada Refly dan Todung, kata Basarah, sama artinya lembaga tersebut melanggar UUD 1945, padahal MK seharusnya menjadi penjaga konstitusi.

"(3) Surat keberatan MK syarat dengan nuansa kepentingan politik ketua MK (Hamdan Zoelva), mengingat Hamdan Zoelva telah menyatakan berminat maju kembali untuk periode ke-2. Muncul kesan bahwa Hamdan Zoelva ingin Pansel diisi orang-orang yang mendukungnya," kata Basarah.