Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar versi Munas di Bali, Tantowi Yahya, mengaku kecewa dengan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly terhadap kisruh yang terjadi di internal Partai Golkar.
"Kalau mau jujur kita kecewa karena pemerintah itu mempunyai wewenang untuk verifikasi dua munas yang mana yang sah," kata Tantowi di DPR, Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Seperti diketahui, Yasonna Laoly mengatakan Kemenkumham belum bisa menindaklanjuti permohonan perubahan kepengurusan di Partai Golkar. Yasonna mengembalikan dua laporan dari kelompok DPP hasil Munas Jakarta maupun DPP Munas Bali agar keduabelah pihak meyelesaikan dulu konflik internal yang masih ada.
Tantowi mengatakan Munas di Bali sudah memenuhi semua persyaratan terkait legalitas partai.
"Tapi Menkumham mengembalikan perselisihan parpol ini diselesaikan parpol. Jadi rekomendasi kami pertama yakni islah melalui mekanisme partai. Jika tidak terjadi, skenario kedua yakni pengadilan. Tetapi kami sebagai kader partai. Aspek yang dikedepankan adalah musyawarah," ujarnya.
Tantowi mengatakan upaya islah sudah dilakukan Aburizal Bakrie. Aburizal, katanya, sudah mengutus orang untuk melakukan komunikasi dengan kelompok Agung Laksono.
Mengenai batas waktu islah, kata Tantowi, sesuai amanat UU Politik Pasal 24 Ayat 4, islah harus selesai dalam 60 hari.
"Idealnya memang secara intern tidak usah orang lain tahu, harus ada kedewasaan tidak usah saling curiga," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama