Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar versi Munas di Bali, Tantowi Yahya, mengaku kecewa dengan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly terhadap kisruh yang terjadi di internal Partai Golkar.
"Kalau mau jujur kita kecewa karena pemerintah itu mempunyai wewenang untuk verifikasi dua munas yang mana yang sah," kata Tantowi di DPR, Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Seperti diketahui, Yasonna Laoly mengatakan Kemenkumham belum bisa menindaklanjuti permohonan perubahan kepengurusan di Partai Golkar. Yasonna mengembalikan dua laporan dari kelompok DPP hasil Munas Jakarta maupun DPP Munas Bali agar keduabelah pihak meyelesaikan dulu konflik internal yang masih ada.
Tantowi mengatakan Munas di Bali sudah memenuhi semua persyaratan terkait legalitas partai.
"Tapi Menkumham mengembalikan perselisihan parpol ini diselesaikan parpol. Jadi rekomendasi kami pertama yakni islah melalui mekanisme partai. Jika tidak terjadi, skenario kedua yakni pengadilan. Tetapi kami sebagai kader partai. Aspek yang dikedepankan adalah musyawarah," ujarnya.
Tantowi mengatakan upaya islah sudah dilakukan Aburizal Bakrie. Aburizal, katanya, sudah mengutus orang untuk melakukan komunikasi dengan kelompok Agung Laksono.
Mengenai batas waktu islah, kata Tantowi, sesuai amanat UU Politik Pasal 24 Ayat 4, islah harus selesai dalam 60 hari.
"Idealnya memang secara intern tidak usah orang lain tahu, harus ada kedewasaan tidak usah saling curiga," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
-
Kompak Turun: Ini Harga BBM di Pertamina hingga Shell
Terkini
-
Kepalanya Busuk, Bawahnya Pasti Busuk! BEM UI Meradang Usai Aksi Bawa Keranda Dihadang
-
Kado Keranda Mayat BEM UI Dilucuti Polisi, Demo #MatinyaReformasiPolri Ricuh
-
Tarif Transjabodetabek Bisa Berubah Total, Pola Jauh-Dekat Beda Harga
-
Buntut 5 Peserta Tewas, Kemhan Pangkas Durasi Latihan SPPI Jadi 2 Pekan
-
Disekat Mulai dari Pintu Masuk! Begini Skenario Ketat Sidang Perdana dr Tifa Besok
-
Drama Penyekapan Senen: Korban yang Disekap dan Dirantai Kini Dilaporkan Kasus Pencurian
-
Buntut Tragedi 5 Peserta Meninggal, Kemenhan Hapus Materi Militer dan Senjata di Program SPPI
-
Usai Serahkan Diri, Bupati dan Sekda Kuansing Resmi Pakai Rompi Tahanan KPK
-
Buntut 5 Peserta Meninggal, Kemenhan Hapus Latihan Militer di Program SPPI
-
Minyak Dunia Sudah Murah, Kenapa Harga Pertamax Masih Rp16 Ribu?