Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menekankan bahwa nantinya semua kepala daerah khususnya gubernur, akan dilantik di Istana Presiden.
"Nanti semua gubernur dilantik di Istana. Bahwa jelas gubernur (adalah) wakil pusat di daerah. (Sementara) Wali kota dilantik di kantor gubernur supaya jelas," ungkap JK, dalam pidatonya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Dengan begitu, JK berharap ada kesamaan program yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sebab menurutnya, saat ini otonomi yang berjalan masih kurang merata. Karenanya, pelantikan kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat diharapkan bisa (membuatnya) menjalankan program secara teratur.
"Supaya kerjanya klop," kata JK pula.
JK menceritakan, jalannya pemerintahan sekarang tidak "senyaman" zaman Soeharto. Pada zaman Soeharto menurutnya, memang sudah segaris dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Makanya dia berharap, program pemerintah di pusat saat ini bisa juga dijalankan oleh pemerintah daerah.
"Kita yang dari pusat ke daerah harus sama. Tindakan bisa beda, karena Jawa beda dengan Sumatera. Harus ambil yang terbaik dari daerah itu. Contoh begini. 20-30 tahun lalu, migas (banyaknya) di Kalimantan dan Sumatera. Sekarang seluruh Indonesia ada. Otonomi adalah 'yang menang yang punya inisiatif dan kreatif,'" paparnya.
Lebih dari itu, masih terkait adanya otonomi daerah, untuk masalah bencana, JK pun berharap ada kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat.
"Banjir sedikit, pusat bantu tangani. Tapi tak apa, malah ini hak daerah. (Hanya saja) Daerah harus tanggung jawab (juga) yang terjadi di daerahnya," tambah JK.
Berita Terkait
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
PSI Incar Jawa Tengah Jadi Kandang Gajah, Hasto PDIP Kasih Respons Santai, Begini Katanya
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
Ganjar Soroti Pelaksanaan Demokrasi dan Isu Pilkada di Rakernas PDIP 2026
-
Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Ganjar: Sikap PDI Perjuangan Sangat Jelas!
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar