Cegah "Money Politic" di IPDN, Mendagri Gandeng KPK

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo siap bekerja ekstra keras dalam mengawasi praktik transaksi money politic dalam rekrutmen mahasiswa di Institut Pegawai Dalam Negeri(IPDN). Hal itu dilakukannya agar pegawai-pegaeai yang dihasilkannya nanti dapat benar-benar berkualitas dan bersih. Untuk mewujudkan rencana tersebut, upaya yang dilakakukannya adalah dengan menjadikan KPK sebagai pemonitor.

"KPK ikut memonitor,  jangan sampai ada penyimpangan, kuota tak benar, jangan sampai ada proses money politic. Sehingga kita ingin IPDN ke depan, mampu melahirkan sosok pamong praja pegawai yang punya dedikasi, karakter sebagaiaman yang diharapkan oleh KPK," kata mantan Sekjen PDIP ini di Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat(19/12/2014).

Selain itu, dia juga berupaya ke depannya agar terus transparan dalam proses rekrutmen dan pembinaan pegawai, di mana IPDN adalah satu-satunya lembaga pencetak camat dan pegawai daerah secara khusus. Atas kesediaan KPK dalam kerjasama tersebut dia pun berharap bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

"Intinya kami berterima kasih kepada KPK, bahwa kami ingin membuka diri secara transparan mulai proses rekrutmen seorang calon pegawai negeri, khususnya IPDN," tambahnya.

Harapan senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua KPK bidang pencegahan, Adnan Pandu Praja. Dia berharap agar tujuan baik Kementerian Dalam Negeri tersebut kelak dapat dijadikan sebagai wahana pembentukan karakter dan mental pegawai. Dengan begitu harapan akan lahirnya pegawai yang bersih akan terwujud.

"Diharapkan nantinya proses rekrutmen di IPDN akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan saya juga bernai mengatakan akan dijadikan wahana mengembangkan karakter mental pegawai," harap Adnan.