Suara.com - Wakil Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (PMJ) AKBP Bakharuddin Muhammad Syah bercerita terkait posisi Kepolisian saat mengurai kemacetan di Jakarta.
Hal itu diungkapkannya ketika rombongan Komisi III DPR hadir ke Kantor Samsat Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/12/2014).
"Kita ini yang paling disalahkan tentang kemacetan. Kalau macet, pasti polisi yang disalahkan," kata dia.
Dia mengeluhkan hal tersebut karena untuk mengurai kemacetan tidak bisa disalahkan Kepolisian sendiri. Harusnya, kata dia, seluruh stakeholder yang ada turut dilibatkan.
Malah, yang dia sesali, Kepolisian kerap tidak diajak berkomunikasi dengan stakeholder di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
"Kita ingin koordinasi, dari dulu nggak diajak ngomong. Bukan di Jakarta saja, tapi di manapun," ujarnya.
Tujuannya, supaya ada keseragaman tentang titik-titik lokasi yang arus lalu lintasnya dijaga. Dengan begitu, bisa meringankan beban anggota kepolisian yang berjaga di jalanan.
"Kita minta kompak. Kan ini, kadang ada Telkom di gali, PLN, gali lagi, nanti ada apa, gali lagi, siapa yang disalahkan?" katanya.
Karenanya, dia sudah mencoba mendiskusikannya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk membentuk forum lalu lintas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, supaya ada kordinasi terhadap seluruh stakeholder.
"Kita sudah ketemu Pak Pras, ketemu Pak Ahok, tapi sampai sekarang belum (ada jawaban)," kata dia.
Ketua Komisi III Azis Syamsudin yang hadir dalam kunjungan ini menyarankan, nantinya Komisi III akan mengundang Kakorlantas Mabes Polri atau Dirlantas Polda Metro Jaya untuk dibentuk panitia kerja atau panitia khusus untuk menindaklanjuti masalah ini.
"Nanti kita akan undang nanti dilihat, mau dibentuk panja, atau pansus, atau gimana?" kata Azis.
Berita Terkait
-
Golkar Lakukan Profiling Calon Wakil Ketua Komisi III DPR, Sarmuji: Ada Dua atau Tiga Kandidat
-
Hinca Pandjaitan Soroti Tambang Emas Ilegal, Dana Mengalir Hingga 992 T
-
Legislator PKS ke BNN: Jangan Biarkan 'Whip Pink' Makin Gila, Perlu Ditindak Tegas
-
DPR Soroti Modus 'Whip Pink' Pakai Label Halal, BNN Didesak Awasi Ketat Narkoba Jenis Baru
-
Di Depan DPR, BNN Laporkan Sita 4 Ton Sabu hingga Bongkar 7 Jaringan Internasional
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK