Suara.com - Wakil Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (PMJ) AKBP Bakharuddin Muhammad Syah bercerita terkait posisi Kepolisian saat mengurai kemacetan di Jakarta.
Hal itu diungkapkannya ketika rombongan Komisi III DPR hadir ke Kantor Samsat Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/12/2014).
"Kita ini yang paling disalahkan tentang kemacetan. Kalau macet, pasti polisi yang disalahkan," kata dia.
Dia mengeluhkan hal tersebut karena untuk mengurai kemacetan tidak bisa disalahkan Kepolisian sendiri. Harusnya, kata dia, seluruh stakeholder yang ada turut dilibatkan.
Malah, yang dia sesali, Kepolisian kerap tidak diajak berkomunikasi dengan stakeholder di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
"Kita ingin koordinasi, dari dulu nggak diajak ngomong. Bukan di Jakarta saja, tapi di manapun," ujarnya.
Tujuannya, supaya ada keseragaman tentang titik-titik lokasi yang arus lalu lintasnya dijaga. Dengan begitu, bisa meringankan beban anggota kepolisian yang berjaga di jalanan.
"Kita minta kompak. Kan ini, kadang ada Telkom di gali, PLN, gali lagi, nanti ada apa, gali lagi, siapa yang disalahkan?" katanya.
Karenanya, dia sudah mencoba mendiskusikannya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk membentuk forum lalu lintas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, supaya ada kordinasi terhadap seluruh stakeholder.
"Kita sudah ketemu Pak Pras, ketemu Pak Ahok, tapi sampai sekarang belum (ada jawaban)," kata dia.
Ketua Komisi III Azis Syamsudin yang hadir dalam kunjungan ini menyarankan, nantinya Komisi III akan mengundang Kakorlantas Mabes Polri atau Dirlantas Polda Metro Jaya untuk dibentuk panitia kerja atau panitia khusus untuk menindaklanjuti masalah ini.
"Nanti kita akan undang nanti dilihat, mau dibentuk panja, atau pansus, atau gimana?" kata Azis.
Berita Terkait
-
Ngeri! Macet Jabodetabek Rugikan RI Rp 100 T, BUMN Ini Punya Solusinya
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Belajar Ikhlas dari Macet: Psikologi Bertahan Hidup di Jalanan Jakarta
-
Singgung Aparat Belum Paham KUHAP Baru! Habiburokhman Siap Jadi Penjamin Aktivis Buruh yang Ditahan
-
Bikin Macet Parah! Satpol PP Jatinegara Tertibkan 43 PKL Ular hingga Anjing di Balimester
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kapolri Sebut Penguatan Kompolnas Cukup Masuk di Revisi UU Polri, Tak Perlu UU Baru
-
Ahli Psikologi TNI Bongkar Profil 4 Penyiram Air Keras Andrie Yunus: Kemampuan Analisa Rendah
-
Buntut Kematian Dokter Myta, Kemenkes Tunda Internship di Puskesmas dan RSUD Kuala Tungkal
-
'Nak Keluar Sayang', Noel Minta Putrinya yang Berseragam Sekolah Keluar Sidang karena Ditegur Hakim
-
7,36 Persen Warga Indonesia Tanpa Air Bersih, Teknologi Ini Jadi Harapan Baru?
-
Kasus Dokter Internship Meninggal, Menkes Minta Audit Medis Tindakan RS
-
Maut Mengintai di Balik 'Jalan Pintas', 57 Nyawa Melayang Sia-sia di Jalur Kereta Daop 1 Jakarta
-
Eks Wamenaker Noel Ngaku 'Gak Tahu' Terima Ducati Harus Lapor KPK: Saya Menyesal Banget
-
ICW Laporkan Dugaan Korupsi Sertifikat Halal Rp49,5 Miliar di Badan Gizi Nasional ke KPK
-
Bantah Minta Ducati ke Irivan Bobby, Eks Wamenaker Noel: Saya Nggak Hobi, Motornya Malah Bikin Jatuh