Suara.com - Wakil Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (PMJ) AKBP Bakharuddin Muhammad Syah bercerita terkait posisi Kepolisian saat mengurai kemacetan di Jakarta.
Hal itu diungkapkannya ketika rombongan Komisi III DPR hadir ke Kantor Samsat Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/12/2014).
"Kita ini yang paling disalahkan tentang kemacetan. Kalau macet, pasti polisi yang disalahkan," kata dia.
Dia mengeluhkan hal tersebut karena untuk mengurai kemacetan tidak bisa disalahkan Kepolisian sendiri. Harusnya, kata dia, seluruh stakeholder yang ada turut dilibatkan.
Malah, yang dia sesali, Kepolisian kerap tidak diajak berkomunikasi dengan stakeholder di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
"Kita ingin koordinasi, dari dulu nggak diajak ngomong. Bukan di Jakarta saja, tapi di manapun," ujarnya.
Tujuannya, supaya ada keseragaman tentang titik-titik lokasi yang arus lalu lintasnya dijaga. Dengan begitu, bisa meringankan beban anggota kepolisian yang berjaga di jalanan.
"Kita minta kompak. Kan ini, kadang ada Telkom di gali, PLN, gali lagi, nanti ada apa, gali lagi, siapa yang disalahkan?" katanya.
Karenanya, dia sudah mencoba mendiskusikannya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk membentuk forum lalu lintas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, supaya ada kordinasi terhadap seluruh stakeholder.
"Kita sudah ketemu Pak Pras, ketemu Pak Ahok, tapi sampai sekarang belum (ada jawaban)," kata dia.
Ketua Komisi III Azis Syamsudin yang hadir dalam kunjungan ini menyarankan, nantinya Komisi III akan mengundang Kakorlantas Mabes Polri atau Dirlantas Polda Metro Jaya untuk dibentuk panitia kerja atau panitia khusus untuk menindaklanjuti masalah ini.
"Nanti kita akan undang nanti dilihat, mau dibentuk panja, atau pansus, atau gimana?" kata Azis.
Berita Terkait
-
Kronologi Bus Transjakarta Tabrak Pembatas Beton di Cikoko, Tak Ada Penumpang di Dalamnya
-
Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp66,1 T untuk 2027, Difokuskan Bayar Gaji-Beli Kendaraan Listrik
-
Usia Pensiun Kapolri Dapat Diperpanjang Sesuai Kebutuhan Presiden
-
DPR Bersiap Sahkan RUU Polri Hari Ini, Keputusan Final Ditentukan di Paripurna
-
Benarkah Pemerataan Lapangan Kerja Bisa Kurangi Kemacetan dan Polusi?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT