Suara.com - Wakil Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (PMJ) AKBP Bakharuddin Muhammad Syah bercerita terkait posisi Kepolisian saat mengurai kemacetan di Jakarta.
Hal itu diungkapkannya ketika rombongan Komisi III DPR hadir ke Kantor Samsat Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/12/2014).
"Kita ini yang paling disalahkan tentang kemacetan. Kalau macet, pasti polisi yang disalahkan," kata dia.
Dia mengeluhkan hal tersebut karena untuk mengurai kemacetan tidak bisa disalahkan Kepolisian sendiri. Harusnya, kata dia, seluruh stakeholder yang ada turut dilibatkan.
Malah, yang dia sesali, Kepolisian kerap tidak diajak berkomunikasi dengan stakeholder di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
"Kita ingin koordinasi, dari dulu nggak diajak ngomong. Bukan di Jakarta saja, tapi di manapun," ujarnya.
Tujuannya, supaya ada keseragaman tentang titik-titik lokasi yang arus lalu lintasnya dijaga. Dengan begitu, bisa meringankan beban anggota kepolisian yang berjaga di jalanan.
"Kita minta kompak. Kan ini, kadang ada Telkom di gali, PLN, gali lagi, nanti ada apa, gali lagi, siapa yang disalahkan?" katanya.
Karenanya, dia sudah mencoba mendiskusikannya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk membentuk forum lalu lintas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, supaya ada kordinasi terhadap seluruh stakeholder.
"Kita sudah ketemu Pak Pras, ketemu Pak Ahok, tapi sampai sekarang belum (ada jawaban)," kata dia.
Ketua Komisi III Azis Syamsudin yang hadir dalam kunjungan ini menyarankan, nantinya Komisi III akan mengundang Kakorlantas Mabes Polri atau Dirlantas Polda Metro Jaya untuk dibentuk panitia kerja atau panitia khusus untuk menindaklanjuti masalah ini.
"Nanti kita akan undang nanti dilihat, mau dibentuk panja, atau pansus, atau gimana?" kata Azis.
Berita Terkait
-
Merak Macet, Menhub: Itu Gara-gara Gelombang Tinggi, Harap Dipahami
-
Menko Airlangga Ngeluh Harga Mobil-Motor Murah Bikin Jakarta Macet
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Muncul Perkap Anggota Polri Bisa Jabat di 17 Kementerian/Lembaga, Ini Respons Komisi III DPR
-
Habiburokhman: Polisi Harus Usut Soal Hasutan Aksi Rusuh Pakai Bahan Peledak 10 Desember
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf