Suara.com - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi penerbangan akan mengajukan standar peraturan bagi pesawat komersial untuk melaporkan posisi mereka tiap 15 menit. Ini merupakan langkah inisiatif pelacakan setelah hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 pada tanggal 8 Maret 2014 silam.
Hilangnya MH370 memicu desakan internasional untuk dibuatnya sebuah sistem untuk melacak rute dan lokasi terakhir dari sebuah pesawat.
Seorang juru bicara ICAO, hari Selasa (6/1/2015) mengatakan bahwa standar tersebut, jika disahkan, akan diterapkan dalam waktu dekat karena tidak memerlukan teknologi baru pada pesawat. Para anggota ICAO berencana mendiskusikan proposal terkait hal itu dalam sebuah konferensi keamanan penerbangan di Montreal, Kanada, bulan depan.
Tahun lalu, Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) berjanji akan memimpin sebuah satuan tugas industri terkait masalah tersebut. IATA juga secara sukarela meningkatkan kemampuan pelacakan sementara ICAO menggodok standarnya itu.
Pada bulan Desember, satuan tugas itu merekomendasikan maskapai untuk mulai melacak pesawat-pesawatnya dalam interval waktu setidaknya 15 menit dalam 12 bulan. Namun, IATA tidak menetapkan batasan waktu bagi maskapai untuk menerapkan teknologi tersebut.
Juru bicara ICAO, Anthony Philbin, menyebut skema ICAO yang tengah dikembangkannya sebagai "standar pelacakan penerbangan dasar". Badan tersebut tengah mengembangkan rekomendasi pelacakan yang lebih ketat.
"Jika (anggota negara) menyetujui standar tersebut, konferensi keamanan penerbangan akan pula ditanyai soal seberapa cepat standar itu akan diimplementasikan dan apakah ICAO berniat mempercepat prosesnya," terang Phiblin.
ICAO dapat 'memaksa' maskapai untuk segera menerapkan standar tersebut. Pasalnya, standar tersebut menjadi persyaratan regulasi di 191 negara yang menjadi anggota ICAO. Kendati demikian, ICAO akan lebih mementingkan konsensus melalui konferensi yang akan digelar pada Februari mendatang.
Banyak maskapai yang sudah melacak pesawat-pesawat mereka dengan sistem satelit. Namun, dalam praktiknya, perangkat tersebut tidak selalu aktif dan di beberapa lokasi, termasuk rute di dekat wilayah kutub, yang tidak terjangkau sinyal satelit. (Reuters)
Berita Terkait
-
Tiket Pesawat Gratis PPN dan Diskon Kereta, Ini Rincian Stimulus Ekonomi Rp26,3 Triliun
-
Pemerintah Umumkan Stimulus Transportasi Rp 1,54 T, Lengkap dari Pesawat hingga Kapal
-
Kecelakaan Pesawat Militer AS B-52 Stratofortress, 8 Orang Awak Tewas
-
Tiket Pesawat Mahal! Pengamat Bongkar Anomali Pajak 'Tersembunyi'
-
Pembebasan PPN Tiket Pesawat Domestik Dinilai Tingkatkan Mobilitas dan Perkuat Perekonomian Nasional
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Kasus Video JK: Pelapor Ade Armando dan Abu Janda Kecewa Laporannya Dilempar ke Polda Metro
-
Bukan Menolak Lirboyo, Ini Sebenarnya yang Terjadi Saat Munas di Ploso
-
Kasus YTR Tuai Kecaman, Negara Diminta Perkuat Perlindungan Korban Kekerasan Gender
-
Pemkab Bangkalan Borong Jajanan PKL Saat Penyambutan Prabowo, Warga Nikmati Pembagian Gratis
-
Industri China Lebih Pilih Kasih Beasiswa ke Mahasiswa Vokasi RI daripada Datangkan TKA
-
Wacana Gabungkan Pidsus dan Pidum, Burhanuddin Nilai Koordinasi Penanganan Perkara Lebih Efektif
-
Risky Tinggalkan Rutinitas Jual Ikan Keliling, Kini Menata Mimpi di Sekolah Rakyat
-
Hutan Tropis Dianggap Penyerap Karbon Utama, Tapi Penelitian Baru Tunjukkan Hal Berbeda
-
Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara
-
Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran