Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggenjot pendapatan pajak daerah tahun 2015 melalui penerapan sistem online.
"Pajak online sampai dengan tahun 2014 telah diperoleh wajib pajak sebanyak 4.690 dan pada tahun 2015 ditargetkan mencapai 10.951 wajib pajak," ujar Basuki yang biasa disapa Ahok di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2015).
Untuk mencapai target tersebut, Ahok sudah mempersiapkan beberapa cara, yakni, pertama memberlakukan peraturan tentang standarisasi alat transaksi elektronik, mewajibkan wajib pajak untuk menggunakan alat transaksi elektronik dan pelaporannya, melakukan audit sistem informasi wajib pajak, menggunakan fiber optik untuk pengganti wireless network, melakukan standarisasi sistem informasi bagi wajib pajak, dan melakukan pembangunan sistem aplikasi sesuai spesifikasi mesin cash register.
"Berkaitan dengan kerja sama sistem pajak online hanya dengan BRI, dapat saya sampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuka bekerja sama dengan semua bank dalam hal cash management system sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menilai kebijakan peningkatan pajak juga akan melihat beberapa hal, mulai dari mempertimbangkan kondisi ekonomi makro daerah, potensi masing-masing jenis pajak serta melakukan evaluasi dan analisis kinerja unit kerja perangkat daerah.
"Melakukan penyesuaian pengelompokan zona nilai tanah pada pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) untuk lebih menjamin ada keadilan dan akurasi data," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK