Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri agar tidak terjadi polemik di DPR.
"Posisi politik kita tetap ingin Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan. Harapan kita kejadian ini tidak membuat turbulensi politik di DPR. Karena DPR sudah kecewa, sudah dipilih, nggak dilantik. Itu yang kami jaga agar DPR ini bisa bekerja. Nanti malah sampai tanggal 18 (Februari, waktu reses) nggak ada kerjaan lagi, gara-gara ribut terus," kata Trimedya di DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Menurutnya, dengan penundaan ini Presiden Jokowi sengaja mengambangkan keputusan DPR. Karenanya, dia mendesak Budi Gunawan untuk segera dilantik barang sehari.
"Presiden Jokowi jangan buat ngambang dengan kata-kata ditunda. Pastikan dong, dilantik atau ngga, bagi saya ditunda itu ngambang," tutur Wakil Ketua Komisi III yang baru dilantik ini.
Kalau pun Budi nantinya dicopot setelah dilantik, Trimedya mengusulkan untuk tidak memasukan delapan nama yang diajukan Kompolnas menjadi Kapolri. Trimedya meminta supaya nama yang diajukan ke Presiden adalah nama-nama baru.
"Kalau saya usul, kalau mau ambil Kapolri baru, jangan dari yang delapan (usulan Kompolnas) tapi dari awal. Jadi Kompolnas sekarang saya harap sudah memulai praseleksi," kata Trimedya.
Di sisi lain, Trimedya mengusulkan supaya Komisi III bisa meminta pernyataan kepada KPK. Supaya, mengetahui secara gamblang prasangka-prasangka dan tudingan terhadap penetapan tersangka terhadap Budi.
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?