Suara.com - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto selalu mengungkapkan ada utusan Ketua KPK berinisal D yang menemui timses Joko Widodo untuk melobi jabatan cawapres.
"Pada awal 2014, kami mendapat tawaran dari D untuk mengadakan pertemuan dengan Abraham Samad. Orang yang berinisial D ada dua (D1 dan D2), D pertama (D1) dari kalangan profesional," ucap Hasto ketika jumpa pers di Apartemen Capital Residence, SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2015).
Pertemuan itu lanjut Hasto, membicarakan hal-hal strategis. Politisi PDIP itu mengatakan, D mengaku bisa mempertemukan samad dengan dirinya.
"Oleh karena itu, sejak itu D1 sering bertemu kami untuk melobi agar Abraham Samad bisa ikut proses pencalonan wakil presiden mendampingi Jokowi," jelas Hasto.
Setelah pertemuan pertama, kedua belah pihak langsung merancang janji untuk kembali bertemu.
Dalam pertemuan kedua Hasto mengungkapkan Samad datang langsung dengan ditemani orang berinisal D2.
"Maka saya menyampaikan kepada bapak Jokowi terhadap pertemuan tersebut mengingat ini hal yang penting dan strategis. Dari situlah kemudian berlanjut pertemuan selanjutnya," jelasnya.
Pada pertemuan ketiga Hasto menargetkan, Samad bisa bertemu dengan Jokowi. Sebuah tempat di Yogyakarta kemudian dipilih untuk skenario pertemuan.
"Maka dirancanglah pertemuan di Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) yang sebenarnya didesain. Dari situ kami merancang pertemuan detail di hotel bintang lima di Yogya," kata Hasto.
Tak berhenti pada pertemuan ketiga, Hasto mengaku ada pertemuan selanjutnya yang kembali dirancang antara pihak Samad dengan dirinya, termasuk pertemuan dengan mantan kepala BIN Hendropriyono.
Ketika ditanya inisial D2, Hasto menolak untuk memberitahukannya. Dia berharap KPK dapat menggelar sidang kode etik terkait hal tersebut, dan di sanalah pihaknya akan membeberkan semuanya.
"Untuk (mengetahui) detail pertemuan kami akan serahkan ke Komite Etik KPK. Kami tidak berhadapan dengan institusi, tapi kami justru ingin menyelamatkan roh semangat KPK yang disalahgunakan," tutup Hasto.
Berita Terkait
-
Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi Legacy Ini Sangat Berbahaya Bagi Indonesia
-
2 Kelompok Masyarakat Ngadu ke Fraksi PDIP DPR, Keluhkan Kerusakan Lingkungan dan Konflik Tanah
-
Istilah 'Ibu Kota Politik' IKN Bikin Bingung, PDIP Minta Penjelasan Pemerintah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok
-
Sah! Garuda Indonesia Tunjuk eks Petinggi Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan
-
Gaji Program Magang Nasional Dijamin Tak Telat, Langsung Dibayar dari APBN
-
Emas Terbang Tinggi! Harga Antam Tembus Rp 2.596.000, Cetak Rekor di Pegadaian
Terkini
-
Prabowo Ingatkan Anak Muda: Kuasai Ekonomi Sebelum Jadi Pemimpin Politik
-
Jakarta Bersih-Bersih: Halte Transjakarta BNN dan Tiang Monorel Masuk Daftar Pembongkaran
-
DPR Akan Panggil Trans7, Cucun: Jangan Demi Rating Malah Memecah Belah Bangsa
-
Sidang Praperadilan Ditolak, Nadiem Makarim Tulis Surat Menyentuh dari Balik Jeruji
-
BPI Danantara dan Pemprov DKI Siap Wujudkan Proyek Energi Sampah November Ini
-
Wapres Gibran Bingung Ditanya CPNS Optimalisasi? Respon Singkatnya Jadi Sorotan!
-
Surya Paloh dan Sjafrie Gelar Pertemuan Tertutup di Kantor Menhan, Ada Sinyal Politik Apa?
-
Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Mei 1998 Tidak Boleh Dihapus dari Sejarah
-
'Sakit Hati' Lama Terbongkar di Pengadilan, Jusuf Hamka: Saya Dizalimi Hary Tanoe
-
Survei: 83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Program Energi Bahlil Bikin Hemat Triliunan