Suara.com - Anggota Fraksi PPP DPR Arsul Sani mengapresiasi langkah pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di 100 hari pertama. Namun, Arsul juga memberi catatan agar kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan dampak jangka panjang.
"Pada tataran gebrakan awal ya bolehlah ada yang patut diapresiasi, pada tataran langkah strategis langkah panjang, ini belum terkomunikasi kepada publik," kata Arsul di DPR, Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Salah satu langkah yang patut diapresiasi, kata Arsul, adalah kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian di bawah Susi Pudjiastuti berani menindak tegas kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, dengan cara membakar dan menenggelamkannya ke dasar laut.
"Itu patut diapresiasi, tapi apakah jangka panjangnya? Kan kebijakan ini menimbulkan reaksi negara lain," kata dia.
Sayangnya, menurut Arsul, belum semua kementerian berani melakukan gebrakan untuk membuat perubahan. Menurut Arsul, masih banyak kementerian yang masih adem ayem atau tak berprestasi.
Sedangkan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan belum ada perubahan yang signifikan dalam program 100 hari pertama kerja pemerintahan Jokowi.
"Indikator 100 hari itu melanjutkan program SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Kalau ke depan, bagaimana pemerintahan ini dikelola dengan baik. Semestinya infrastruktur ke depan lebih baik. Ini baru melanjutkan (pemerintah yang lama)," kata Herman di DPR.
Tapi, Herman mengaku bisa memaklumi hal itu karena program Presiden Jokowi belum jalan. Sebab, kata dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 belum ditetapkan.
"Ini belum jalan, setelah nanti penetapan APBN Perubahan," kata Wakil Ketua Komisi IV.
Berita Terkait
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
-
Berapa Tarif Yakup Hasibuan? Pengacara Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
-
Terpopuler: 7 Fakta Panas Ijazah Jokowi, Promo BRI Hemat Rp1,3 Juta
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu
-
Polda Siapkan Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi: Permintaan Roy Suryo Cs Jadi Pemicu?
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum
-
Gelar Perkara Khusus Rampung, Polisi Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Roy Suryo Cs Tetap Tersangka!
-
Gibran ke Korban Bencana Aceh: Tunggu ya, Kami Pasangkan Starlink
-
Soroti Bencana Sumatra, Rano Karno: Jakarta Kirim Bantuan Lewat Kapal TNI AL
-
Seleksi PPIH Untuk Haji 2026 Dibuka, Jumlah Pendaftar Pecahkan Rekor Tertinggi Tembus 11 Ribu