Suara.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengungkapkan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunggu proses hukum terkait masalah yang dihadapi calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan.
"Kompolnas sudah bertemu dengan Presiden dan keputusannya tetap menunggu proses hukum," kata Ketua Kompolnas Tedjo Edhy Purdijatno usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (29/1/2015) petang.
Tedjo yang juga Menko Polhukam menyebutkan Kompolnas melakukan diskusi dengan Presiden mengenai masalah tersebut. Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya pengajuan calon Kapolri baru, Tedjo mengatakan belum ada arahan dari Presiden.
"Belum ada arahan, tetapi kita tetap ikuti proses hukum, kita menghormati proses hukum," kata Tedjo.
Sementara itu anggota Kompolnas Adrianus Meliala menyebutkan Presiden mempunyai beberapa opsi terkait calon Kapolri, seperti melantik, membatalkan, atau meminta Budi Gunawan mundur.
"Semua ada kendalanya, ada untung ruginya, misalnya kalau melantik untungnya ini-ini dan ruginya juga ada," kata Adrianus.
Ia menyebutkan Presiden Joko Widodo mengikuti perkembangan masalah itu dengan baik. "Dia managable dengan masalah ini dan sampai pada kesimpulan mengikuti proses hukum," katanya.
Adrianus menyebutkan jika mengikuti proses hukum berikutnya maka yang akan berlagsung adalah proses praperadilan yang diajukan Calon Kapolri Budi Gunawan.
"Proses praperadilan yang akan mulai digelar Senin nanti merupakan hal penting," kata Adrianus.
Kompolnas melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo selama sekitar 40 menit di Istana Merdeka mulai sekitar pukul 17.45 WIB hingga sekitar pukul 18.25 WIB. Sebelum pertemuan dengan Kompolnas, di tempat yang sama Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan dengan Presiden RI ke-3 BJ Habibie. (Antara)
Berita Terkait
-
Boni Hargens: Rekomendasi Kompolnas Normatif Saja Soal Reformasi Polri
-
Kompolnas dan Komisi Reformasi Polri Dalami Prosedur Pemilihan Kapolri dalam Audiensi Dua Jam
-
Begini Cara Polres Kerinci Meraih Penghargaan Kompolnas Awards, Kapolda Jambi: Tiru dan Tingkatkan!
-
Isu Pencopotan Kapolri Mencuat, Ini Kata Pengamat soal Pengganti Listyo Sigit
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing