Suara.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengungkapkan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunggu proses hukum terkait masalah yang dihadapi calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan.
"Kompolnas sudah bertemu dengan Presiden dan keputusannya tetap menunggu proses hukum," kata Ketua Kompolnas Tedjo Edhy Purdijatno usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (29/1/2015) petang.
Tedjo yang juga Menko Polhukam menyebutkan Kompolnas melakukan diskusi dengan Presiden mengenai masalah tersebut. Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya pengajuan calon Kapolri baru, Tedjo mengatakan belum ada arahan dari Presiden.
"Belum ada arahan, tetapi kita tetap ikuti proses hukum, kita menghormati proses hukum," kata Tedjo.
Sementara itu anggota Kompolnas Adrianus Meliala menyebutkan Presiden mempunyai beberapa opsi terkait calon Kapolri, seperti melantik, membatalkan, atau meminta Budi Gunawan mundur.
"Semua ada kendalanya, ada untung ruginya, misalnya kalau melantik untungnya ini-ini dan ruginya juga ada," kata Adrianus.
Ia menyebutkan Presiden Joko Widodo mengikuti perkembangan masalah itu dengan baik. "Dia managable dengan masalah ini dan sampai pada kesimpulan mengikuti proses hukum," katanya.
Adrianus menyebutkan jika mengikuti proses hukum berikutnya maka yang akan berlagsung adalah proses praperadilan yang diajukan Calon Kapolri Budi Gunawan.
"Proses praperadilan yang akan mulai digelar Senin nanti merupakan hal penting," kata Adrianus.
Kompolnas melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo selama sekitar 40 menit di Istana Merdeka mulai sekitar pukul 17.45 WIB hingga sekitar pukul 18.25 WIB. Sebelum pertemuan dengan Kompolnas, di tempat yang sama Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan dengan Presiden RI ke-3 BJ Habibie. (Antara)
Berita Terkait
-
Boni Hargens: Tak Perlu Buat UU Baru, Kompolnas Telah Diperkuat UU Polri Hasil Revisi
-
Saling Sikut DPR vs Pemerintah Soal Komposisi Anggota Kompolnas di Draf RUU Polri
-
Kompolnas Nilai Sanksi Saat Ini Belum Bikin Jera Polisi Terlibat Narkoba
-
Kapolri Dorong Revisi UU Kepolisian, Boni Hargens Soroti Empat Poin Penting Penguatan Kompolnas
-
Kapolri Sebut Penguatan Kompolnas Cukup Masuk di Revisi UU Polri, Tak Perlu UU Baru
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
Terkini
-
Diduga Intimidasi Dokter hingga Meninggal, Legislator PKB Terancam Sanksi Berat
-
Fakta-fakta Kematian 5 SPPI Calon Manajer Koperasi saat Jalani Latihan Militer
-
Awas Kena Derek! Dishub DKI Mulai Rutin Razia Parkir Liar di Senopati dan Gunawarman Tiap Weekend
-
Aktivasi di CFD FX Sudirman, Mozy Ajak Masyarakat Kenali Layanan Perjalanan Digital
-
Ironi Ganja Medis, Saat KUHP Baru 'Keok' Lawan UU Narkotika yang Usang
-
HBL Mantiri Ajak Purnawirawan TNI AD Terus Kompak Jaga Soliditas dan Perkuat Persatuan
-
Ketua BPP PPAD HBL Mantiri: Purnawirawan Harus Jadi Perekat Persatuan Bangsa
-
Gubernur Jakarta Siapkan Jalur Bawah Tanah di Bundaran HI Buat Penjalan Kaki
-
Janji Pramono Anung di HUT ke-499 Jakarta: Banjir Masih Ada, Tapi Tidak Akan Separah Dulu
-
Pramono Ungkap Biang Kerok Kemacetan Jakarta, 8 Juta Orang Keluar-Masuk Setiap Hari