Suara.com - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menepis anggapan bahwa penetapan tersangka para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Polri merupakan upaya untuk meniadakan lembaga anti rasuah tersebut. Namun, Bambang menilai, hal ia sebut sebagai "pelemahan KPK" itu terjadi lantaran lembaga yang kini masih dipimpin oleh Abraham Samad terbilang terlalu 'ganas' dalam memberantas koruptor.
"Saya yakin enggak (untuk menghilangkan KPK). Cuma ada proses tertentu di mana selama ini KPK itu diduga terlalu powerful, nah ini dianggap menakutkan," ucap Bambang di kantor Maarif Institute, Jalan Tebet Barat Dalam II No. 6, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (17/2/2015) malam.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan, dirinya tidak dapat membayangkan apabila nantinya para pimpinan KPK diganti, semangat pemberantasan korupsinya akan tetap sama. Apalagi, seperti diketahui bersama, keempat pimpinan KPK seluruhnya sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dan dua diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
"Itu tanda tanya. Karena itu tujuannya kesana (untuk melemahkan). Ya saya katakan pelemahan itu berlanjut lagi," kata Bambang yang juga merupakan anggota Tim Konsultatif Independen (Tim Sembilan) dalam konflik KPK dan Polri.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad, pada hari Selasa (17/2/2015), ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat dalam kasus dugaan pemalsuan surat atau tindak pidana administrasi kependudukan oleh penyidik Polda Sulawasi Selatan dan Barat (Sulselbar). Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap dan menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Lalu, satu persatu pimpinan KPK, termasuk Deputi Pencegahan, dilaporkan sejumlah kalangan ke Bareskrim Mabes Polri.
Berita Terkait
-
Pakai Rompi Oranye, Anggota DPRD Jatim Fraksi Gerindra Mahrus Ali Resmi Ditahan KPK
-
KPK Sebut Penahanan Febrie Adriansyah Tidak Diistimewakan
-
Perry Warjiyo Berpotensi Dipanggil KPK Usai Mundur dari Gubernur BI, Ini Kasusnya
-
Usut Temuan Uang di Rumah Plt Gubernur Riau, KPK Dalami Kaitan dengan Kasus Abdul Wahid
-
Akademisi Binus: Dugaan Korupsi Eks Jampidsus Bernilai Besar, Penanganannya Tak Boleh Istimewa
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam
-
Dari Pencurian Ayam hingga Bentrok Jalanan: Mengapa Amuk Massa Terus Berulang?
-
Dari Made in Indonesia ke Made by Indonesia, Mendorong Produk Lokal Naik Kelas