Suara.com - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menepis anggapan bahwa penetapan tersangka para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Polri merupakan upaya untuk meniadakan lembaga anti rasuah tersebut. Namun, Bambang menilai, hal ia sebut sebagai "pelemahan KPK" itu terjadi lantaran lembaga yang kini masih dipimpin oleh Abraham Samad terbilang terlalu 'ganas' dalam memberantas koruptor.
"Saya yakin enggak (untuk menghilangkan KPK). Cuma ada proses tertentu di mana selama ini KPK itu diduga terlalu powerful, nah ini dianggap menakutkan," ucap Bambang di kantor Maarif Institute, Jalan Tebet Barat Dalam II No. 6, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (17/2/2015) malam.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan, dirinya tidak dapat membayangkan apabila nantinya para pimpinan KPK diganti, semangat pemberantasan korupsinya akan tetap sama. Apalagi, seperti diketahui bersama, keempat pimpinan KPK seluruhnya sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dan dua diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
"Itu tanda tanya. Karena itu tujuannya kesana (untuk melemahkan). Ya saya katakan pelemahan itu berlanjut lagi," kata Bambang yang juga merupakan anggota Tim Konsultatif Independen (Tim Sembilan) dalam konflik KPK dan Polri.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad, pada hari Selasa (17/2/2015), ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat dalam kasus dugaan pemalsuan surat atau tindak pidana administrasi kependudukan oleh penyidik Polda Sulawasi Selatan dan Barat (Sulselbar). Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap dan menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Lalu, satu persatu pimpinan KPK, termasuk Deputi Pencegahan, dilaporkan sejumlah kalangan ke Bareskrim Mabes Polri.
Berita Terkait
-
Mengapa Parpol Melawan Usul KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum?
-
Periksa Saksi, KPK Bongkar Modus Surat Pernyataan Jadi Alat Pemerasan Bupati Tulungagung
-
KPK Cegah 2 Tersangka Baru dalam Korupsi Kuota Haji Bepergian ke Luar Negeri
-
Sempat di Arab Saudi, Tersangka Korupsi Haji Asrul Azis Taba Kini Masuk Radar Cekal KPK
-
Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Krusial Perbaiki Demokrasi
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
-
AS Siapkan Serangan di Selat Hormuz Jika Perundingan Damai dengan Iran Menemui Jalan Buntu
-
35 Personel Gugur Diduga Kelelahan, Rano Karno Janji Perkuat Armada Satpol PP DKI
-
Bedah Persepsi Peradilan Militer Kejam, Pengamat: Kesalahan Kecil Dampaknya Besar
-
Reformasi Setengah Hati: Peneliti Soroti Tren Remiliterisasi dari Era SBY hingga Prabowo
-
Heboh Jalan Anjlok di Sudirman, Bina Marga: Bekas Proyek Pipa Limbah
-
Miskinkan Bandar Ko Erwin, Bareskrim Bidik Pasal TPPU dan Sita Aset Rumah hingga Ruko!
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Seskab Teddy Beberkan Hasil Pertemuan Empat Mata Prabowo-Kapolri, Ini Isinya
-
Studi: Konflik Nuklir Regional Bisa Picu Krisis Iklim Global Bertahun-tahun, Kenapa?