Hatta Rajasa Dianggap Lebih Pas Jadi Majelis Pertimbangan

Suara.com - Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Azwar Abubakar menilai Hatta Rajasa lebih pas untuk masuk di jajaran MPP daripada kembali memperebutkan posisi ketua umum.

"Setelah menjabat ketua umum tentu Pak Hatta jadi lebih arif dan lebih cocok di MPP," kata Azwar kepada wartawan di Nusa Dua, Bali, Sabtu (28/2/2015).

Dia pun mencontohkan Amien Rais, pendiri sekaligus mantan ketua umum PAN, yang kini memimpin MPP PAN.

Menurut dia, setiap orang memiliki masa, dan masa bagi Hatta untuk memimpin PAN sudah dijalaninya selama lima tahun terakhir.

"Kini kita butuh tokoh baru, tokoh muda, 'the rising star'," kata Azwar yang sebelumnya sempat masuk bursa ketua umum dalam Kongres IV PAN di Nusa Dua, Bali, 28 Februari-2 Maret 2015.

Alasan bahwa PAN butuh tokoh muda yang enerjik itu pula yang membuat Azwar memutuskan tidak meneruskan pencalonannya sebagai ketua umum dan memilih mendukung Zulkifli Hasan.

Menurut mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu, Zulkifli memang bukan orang paling pandai di PAN, namun Zulkifli memiliki kelebihan mau mendengarkan pendapat orang lain.

"Itu kelebihan dia. Bukankah aspirasi pengurus daerah juga perlu didengarkan," katanya.

Sementara itu Zulkifli Hasan menyatakan ingin membangun tradisi baru di PAN agar partai itu semakin baik dan diterima publik.

Tradisi baru itu di antaranya berupa kesetaraan antara pengurus tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Pengurus wilayah dan pengurus daerah memiliki kewenangan dan keleluasaan di dalam mengambil keputusan, termasuk terkait pemilihan kepala daerah.

 "Teman-teman daerah ingin pusat tak berkuasa berlebihan. Tak cocok dengan demokrasi modern kalau yang menentukan semua pusat, ketua umum," katanya.

 Tradisi baru lainnya adalah ketua umum bukan segala-galanya atau pusat kekuasaan partai. Seorang ketua umum justru harus melayani partai dan kader.

"Ketua umum harus mengurus partai, bukan mengurus diri sendiri. Daerah ingin ketua umum keliling daerah, memperhatikan kader dan infrastruktur partai," katanya.

Berikutnya adalah ketua umum tidak otomatis menjadi calon presiden. Untuk itu, penetapan calon presiden ditentukan melalui konvensi yang boleh diikuti tokoh dari luar partai. (Antara)